​Aksi ini diduga kuat dipicu oleh tuntutan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) yang hingga kini belum juga dibentuk oleh pihak BPD.

​Ketegangan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersengketa, namun juga merembet ke masyarakat umum. Kehadiran massa yang bergerombol hingga mendatangi rumah-rumah anggota BPD menimbulkan tekanan psikologis bagi warga sekitar.

​Seorang warga Bandungrejo yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bingung dan resah dengan aksi “grudukan” tersebut. Baginya, cara-cara seperti ini justru menjauhkan desa dari solusi.

​“Mboten semerep pak tujuane nopo, nek wong cilik ngeneki pingine tentrem. (Tidak tahu pak tujuannya apa, yang jelas kami rakyat kecil hanya ingin ketentraman),” ujarnya dengan nada khawatir. Kamis (13/2/2026)

​Ia menambahkan bahwa suasana desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh kewaspadaan.

“Kami takut, pak. Orang datang beramai-ramai begitu membuat suasana jadi tidak nyaman. Warga jadi was-was,” imbuhnya.

​Lebih lanjut, narasumber ini meragukan bahwa pergerakan massa tersebut murni inisiatif kolektif warga setempat. Ia mencium adanya keterlibatan pihak luar atau aktor tertentu yang sengaja memanaskan situasi.

​“Kulo kinten enten seng ngompori, soale ngeteniki mboten tabiat orang sini. (Saya rasa ada yang mengompori, karena perilaku seperti ini bukan karakter warga sini),” tegasnya.

​Menurutnya, masyarakat Bandungrejo selama ini memiliki tradisi musyawarah yang kuat. Pola tekanan massa yang dilakukan secara berkelompok dianggap sebagai metode yang asing dan tidak mencerminkan budaya setempat.

​Terkait ketidakhadiran BPD di lokasi saat massa berkumpul, warga tersebut justru menilai langkah itu sudah tepat untuk menghindari adanya intimidasi atau pengambilan keputusan di bawah tekanan.

​“Saya rasa benar jika BPD tidak datang saat itu. Karena kalau dipaksakan hadir di tengah massa, pasti mereka akan dipaksa menyepakati permintaan orang-orang itu tanpa pertimbangan matang,” tuturnya.

Sementara itu, narasumber lain mengatakan bahwa kedatangan massa tersebut bertujuan untuk menjemput Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta dengan pengawalan aparat keamanan.

Artikel Warga Resah Kedatangan Massa, Sebut Situasi Bandungrejo Diduga Dipicu Provokasi pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Gagasan tersebut kemudian diimplementasikan melalui kerja sama dengan Bank Sampah Mandiri Keluarga Harapan (BSM-KH) Desa Sendangharjo, yang selama ini dikenal konsisten mengelola limbah domestik berbasis partisipasi warga.

Menurut Iwan Sopian, kebijakan ini berangkat dari pandangan bahwa pelayanan publik harus menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat agar dapat berjalan berkelanjutan. Sampah rumah tangga yang sebelumnya dipandang sebagai masalah, diarahkan menjadi aset ekonomi yang memberi manfaat langsung.

“Kami mendorong agar sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga bisa menjadi solusi. Salah satunya melalui mekanisme tabungan sampah yang dapat dimanfaatkan warga untuk membayar PBB,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya BSM-KH secara konsisten mengembangkan berbagai program pengelolaan limbah domestik. Salah satu inovasi awal yang sejalan dengan gagasan tersebut adalah program Si TAPA (Sistem Tabungan Sampah), yakni sistem tabungan sampah yang memungkinkan warga menabung hasil pilahan sampah dan memanfaatkannya untuk membayar PBB. Program ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomis sampah.

Pengembangan program berlanjut pada 2022 dengan diluncurkannya ProBiosik, yakni pengolahan sampah organik menggunakan metode Black Soldier Fly yang terintegrasi dengan ikan, maggot, unggas, dan tanaman (IMUT). Program ini bahkan ditetapkan sebagai percontohan pengelolaan sampah organik di Kabupaten Bojonegoro.

Pada 2023, BSM-KH kembali memperkuat inovasi melalui program Si Imut My Darling, yang tidak hanya mengembangkan sistem integrasi IMUT, tetapi juga membentuk kelompok budidaya ikan Mina Jaya. Hingga kini, kelompok tersebut telah memiliki 13 peternak dengan media budidaya lele aktif. Setahun berikutnya, pada 2024, BSM-KH menghadirkan program Si Faspol, yakni pengolahan sampah plastik bernilai ekonomi rendah menjadi bahan bakar alternatif (BBA) menggunakan teknologi mesin fast pyrolysis generasi kelima.

Memasuki 2025, BSM-KH merancang pengolahan sampah pertanian yang diintegrasikan dengan sektor peternakan sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan. Sementara pada 2026, BSM-KH menargetkan peluncuran Gerakan KURASAKI (Kurangi Sampah Kita) melalui pendampingan lembaga pendidikan dengan mendirikan Bank Sampah Sekolah yang terintegrasi dengan bank sampah masyarakat. Program ini sekaligus mendukung Sekolah dan Madrasah Adiwiyata serta pembentukan perkumpulan peduli lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, LINGKUPMAS.

Atas konsistensinya, BSM-KH telah menerima berbagai penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta apresiasi dari media regional. Lembaga ini juga kerap menjadi rujukan studi banding dan lokasi magang siswa SMK di wilayah Ngasem.

Melalui kebijakan pembayaran PBB berbasis tabungan sampah tersebut, Iwan Sopian menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang solutif, partisipatif, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Ia berharap inovasi ini dapat direplikasi di desa-desa lain sehingga manfaat kebersihan lingkungan dan kesadaran pajak dapat tumbuh secara bersamaan.

Artikel Dorong Kesadaran Lingkungan dan Pajak, Camat Ngasem Gagas Bayar PBB dengan Sampah pertama kali tampil pada newsbojonegoro.