Skor sementara: 7-0. Yang 7 itu jumlah rumah kritis. Yang 0 itu jumlah izin BBWS yang keluar sejak anggaran 2025 disiapkan.

Rabu (15/04/2026), wasit lokal alias DPRD Bojonegoro akhirnya gelar RDP. Ketua Komisi D Imam Solikin, Kades Arif Rahman Hakim, Dinas PU SDA semua hadir. Yang nggak hadir? BBWS. Padahal dia yang pegang peluit, yang bisa bilang “sah” atau “offside” buat pembangunan bronjong.

Logikanya gini beb: Sungai ini namanya Bengawan Solo. Levelnya nasional. Jadi kalau longsor, harus izinnya juga level nasional. Masalahnya, yang mau kelelep cuma rumah level RT 02. Jadi warga disuruh sabar nunggu standar Jakarta untuk bencana yang lajunya udah kayak motor drag.

Fakta yang bikin tepuk jidat:

1. Duit Ada, Tapi Gabut. Pemkab udah nyiapin anggaran 2025 & 2026. Bahkan pas efisiensi, dana longsor ini nggak dicoret. Prestasi. Sayangnya, duit nggak bisa disuruh renang buat nahan abrasi.
2. Bronjong 2023 Jadi Saksi Bisu. Kata Imam Solikin, bronjong tahun 2023 “hingga kini masih berfungsi dengan baik”. Artinya apa? Solusinya udah ketemu dari 2 tahun lalu, dan terbukti nggak gampang roboh. Tapi mau nambah bronjong baru? Gaboleh. Belum ada stempel.
3. Proposal Kades = Surat Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Kades Arif ngaku, “Setiap tahun kami selalu mengajukan proposal”. Terjemahan bebas: Tiap tahun nembak, tiap tahun di- ghosting. Cuma dibaca, nggak dibales. BBWS-nya main susah.

Lucu lagi pas RDP. Semua hormat sama kewenangan BBWS. Keren, tata krama dijaga. Tapi sayang, Bengawan Solo nggak ikut RDP. Dia nggak paham namanya “menghormati kewenangan”. Tugas dia cuma satu: ngikis. Dan dia karyawan teladan. Nggak pernah bolos, nggak pernah cuti.

Habis RDP, rombongan sidak ke lokasi. Foto-foto. Captionnya “mencari solusi konkret”. Konkret yang dimaksud mungkin beton buat bronjong. Tapi betonnya nggak bisa dateng kalau suratnya masih nyasar di meja BBWS.

Sementara itu warga? Sebagian udah ngungsi. Karena mereka paham matematika: Kecepatan longsor Kecepatan birokrasi. Kalau ditungguin, rumahnya keburu jadi keramba apung.

Pertanyaan buat BBWS: Kalau bronjong 2023 aja awet dan diakuin DPRD, terus nunggu kelengkapan apalagi? Nunggu Bengawan Solo bikin KTP dulu? Atau nunggu 7 rumah itu resmi jadi arkeologi?

Warga Sarirejo nggak butuh pidato. Butuh bronjong. Dan bronjong itu nggak butuh wacana, butuh stempel.

Sekarang tinggal adu cepat: Stempel BBWS vs krosakkk kedelapan.

Artikel UPDATE SKOR: Bengawan Solo Bantai Birokrasi 7-0, Wasit BBWS Belum Datang Karena Suratnya Nyasar pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Berdasarkan data yang dihimpun, permasalahan longsor akibat abrasi Sungai Bengawan Solo hingga saat ini belum mendapatkan penanganan maksimal dari pihak terkait. Kondisi tersebut mengancam lahan dan permukiman warga setempat.

Di hadapan pimpinan rapat dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa Sarirejo, Arif Rahman Hakim, mengaku kecewa lantaran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tidak diundang dalam forum tersebut. Padahal, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan longsor.

“Karena perizinan di BBWS dikenal cukup sulit. Setiap tahun kami selalu mengajukan proposal,” ungkapnya.

Arif menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui PU SDA sebenarnya telah menganggarkan penanganan longsor tersebut. Namun, pelaksanaannya masih terkendala perizinan dari BBWS. Bahkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, alokasi dana tersebut tidak dihapus.

“Sudah dianggarkan oleh Pemkab, tetapi terkendala perizinan,” ujarnya.

Ia berharap DPRD dapat memfasilitasi percepatan penanganan melalui pembangunan pancang atau bronjong agar abrasi tidak semakin mengikis tanah maupun rumah warga.

“Saya berharap segera ada penanganan dan BBWS mengeluarkan izin pembangunan bronjong,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Solikin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi bersama anggota Komisi A dan Komisi D. Dari hasil sidak tersebut, ditemukan bahwa batas desa telah terkikis oleh aliran Sungai Bengawan Solo.

“Kami sudah serius. Anggaran untuk penanganan telah disiapkan pada tahun 2025 dan 2026. Kendalanya ada di BBWS yang belum mengeluarkan rekomendasi,” tuturnya.

Imam juga menyoroti pembangunan bronjong pada tahun 2023 yang hingga kini masih berfungsi dengan baik. Hal itu menjadi dasar bagi DPRD untuk mendorong percepatan penanganan serupa di titik rawan longsor.

Ke depan, DPRD Bojonegoro berencana berkoordinasi langsung dengan BBWS maupun Kementerian Pekerjaan Umum guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Namun demikian, kita tetap menghormati kewenangan BBWS,” pungkasnya.

Usai RDP, DPRD Bojonegoro bersama Pemerintah Desa Sarirejo dan dinas terkait melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung lokasi longsor di bantaran Sungai Bengawan Solo. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mencari solusi konkret atas ancaman abrasi yang terus menggerus wilayah desa.

Dari pantauan di lokasi, sejumlah rumah warga berada di titik rawan longsor. Bahkan, sebagian warga memilih mengungsi karena khawatir tanah tempat tinggal mereka semakin terkikis oleh arus sungai.

Langkah peninjauan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses koordinasi dan penanganan agar keselamatan warga tetap terjaga.

Artikel DPRD Bojonegoro Gelar RDP Bahas Longsor di Sarirejo, Terkendala Izin BBWS pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi debit air Bengawan Solo yang sewaktu-waktu meningkat, mempercepat pergerakan tanah dan memperbesar potensi longsor yang bisa terjadi kapan saja.
Ancaman tersebut bukan lagi sekadar potensi, melainkan sudah di depan mata. Jika tidak segera ditangani, tujuh rumah tersebut berisiko amblas ke sungai, terutama saat debit air tinggi.

Namun ironisnya, di tengah kondisi darurat tersebut, penanganan fisik di lapangan justru belum bisa dilakukan. Prosesnya masih tertahan pada tahap administrasi, tepatnya belum terbitnya rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Kepala Desa Sarirejo, Arif Rahman Hakim, mengatakan pihak desa telah berulang kali mengajukan pembangunan pelindung tebing melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro.

“Sudah diajukan berkali-kali, karena memang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil konfirmasi di kantor BBWS Bengawan Solo, kendala utama terletak pada belum lengkapnya dokumen pengajuan dari Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro. Akibatnya, BBWS belum dapat mengeluarkan rekomendasi teknis yang menjadi syarat utama dalam proses perizinan.

Seorang staf BBWS menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa memproses lebih lanjut tanpa kelengkapan administrasi dan teknis yang sesuai.

“Rekomendasi teknis belum bisa diterbitkan karena dokumen yang diajukan belum lengkap,” jelasnya.

Dalam mekanisme pengelolaan sungai, rekomendasi teknis dari BBWS merupakan tahapan krusial. Tanpa dokumen yang lengkap, rekomendasi tidak akan keluar, dan tanpa rekomendasi tersebut, pekerjaan fisik tidak dapat dilaksanakan.

Artinya, ancaman longsor yang kini mengintai tujuh rumah warga justru tertahan penanganannya akibat persoalan administrasi yang belum tuntas.

Di sisi lain, pemerintah desa mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pihak kecamatan. Proposal penanganan abrasi bahkan rutin diajukan setiap tahun, namun belum membuahkan hasil konkret.

Sebelumnya Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi. Ia menegaskan bahwa persoalan dokumen tidak boleh menjadi penghambat utama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan bencana.

“Tujuh rumah itu bukan angka kecil. Itu nyawa dan tempat tinggal warga. Jangan sampai kita terlambat hanya karena dokumen belum selesai,” tegasnya.

Ia mendorong Dinas PU SDA untuk segera menuntaskan seluruh kekurangan berkas agar rekomendasi teknis dari BBWS dapat segera diterbitkan.

“Kalau kendalanya di dokumen, ya harus segera dilengkapi. Jangan sampai warga jadi korban karena lambatnya administrasi,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga meminta adanya langkah darurat di lapangan untuk meminimalisir risiko longsor sembari menunggu proses administrasi rampung.

Sementara itu, Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, belum dapat memberikan keterangan saat dikonfirmasi karena sedang berada di luar kota. Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terkait dokumen yang dinilai belum lengkap tersebut.

Artikel 7 Rumah di Bantaran Bengawan Solo Longsor, Penanganan Terhambat Dokumen Belum Lengkap pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Pantauan awak media di lokasi menunjukkan jalan di depan rumah warga sudah ambles dan terjun ke sungai. Satu rumah nyaris ikut runtuh, sementara satu rumah lainnya kini hanya berjarak sekitar dua meter dari bibir sungai. Akibat putusnya akses jalan, satu keluarga terpaksa keluar-masuk rumah melalui bagian belakang. Warga khawatir jika dalam satu hingga dua pekan ke depan tidak ada penanganan, longsor bisa terjadi sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan penghuni.

Kepala Desa Sarirejo, Arif Rahman Hakim, mengatakan pemerintah desa telah berulang kali mengajukan permohonan pembangunan pelindung tebing kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro, dengan tembusan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Sudah diajukan, tinggal menunggu izin dari BBWS. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak desa juga telah berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta camat setempat. Menurutnya, setiap tahun proposal penanganan abrasi selalu diajukan ke dinas terkait, namun hingga kini belum membuahkan hasil karena masih menunggu rekomendasi dari BBWS.

“Kami khawatir kalau tidak segera ditangani, kondisi ini bisa membahayakan warga Dusun Karangwaru, khususnya dua rumah yang berada paling dekat dengan sungai,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, mendorong BBWS dan instansi terkait agar segera turun tangan melakukan penanganan di lokasi rawan longsor tersebut.

“Itu kan tanahnya sudah bersertifikat SHM. Kalau warga tidak punya tempat lain tentu kasihan. Harus segera ada langkah konkret,” tandasnya.

Artikel Bantaran Bengawan Solo di Sarirejo Terancam Longsor, Dua Rumah Warga dalam Bahaya pertama kali tampil pada newsbojonegoro.