Program tersebut menjadi bagian dari momentum peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 pada Oktober 2026. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bahkan turun langsung melakukan penjemputan ODGJ di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Temayang dan Gondang.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang disampaikan dalam pemberitaan resmi Pemkab, terdapat 26 ODGJ yang sebelumnya mengalami pemasungan. Proses pembebasan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi pasien, kesiapan keluarga, serta ketersediaan fasilitas rehabilitasi.

Tahap pertama dilaksanakan pada Sabtu (24/10/2026). Sebanyak delapan warga dibebaskan dan dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian pada Selasa (27/10/2026), tujuh warga lainnya menyusul mendapatkan penanganan serupa.

Dengan demikian, total 15 ODGJ telah menjalani proses pembebasan dan rehabilitasi. Mereka di antaranya dirujuk ke Yayasan Manfaat Barokah di Desa Prambatan, Kecamatan Balen.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan, momentum HJB ke-349 dijadikan sebagai tonggak gerakan pembebasan pasung. Pemerintah daerah berkomitmen agar seluruh ODGJ yang mengalami pemasungan mendapatkan pengobatan dan pendampingan yang layak.

Pemkab juga memperkenalkan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi bapak asuh bagi satu ODGJ. Melalui skema tersebut, OPD terkait diharapkan turut memastikan proses evakuasi, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pembiayaan kebutuhan pengobatan pasien.

Data ODGJ Bojonegoro Capai 2.788 Orang

Persoalan kesehatan jiwa di Bojonegoro masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan yang diberitakan sejumlah media pada September 2026, terdapat 2.788 warga yang terdeteksi mengalami gangguan jiwa, mulai kategori ringan, sedang hingga berat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 orang dilaporkan masih mengalami pemasungan. Sementara itu, sebanyak 270 ODGJ disebut telah dinyatakan sembuh sepanjang 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan kesehatan jiwa membutuhkan perhatian berkelanjutan, bukan hanya melalui pembebasan dari pemasungan, tetapi juga pengobatan, pemantauan kondisi pasien, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial.

Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati, sebelumnya menjelaskan bahwa pemasungan bukan merupakan pilihan dalam penanganan ODGJ karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan dapat menghambat proses pemulihan.

Pihaknya menegaskan bahwa pendekatan penanganan difokuskan pada pengobatan dan pendampingan agar pasien dapat menjalani kehidupan secara lebih layak dan aman.

Layanan Kesehatan Jiwa Disiapkan di Kalitidu

Sebagai upaya memperkuat pelayanan jangka panjang, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan pengembangan layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan wilayah Kecamatan Kalitidu.

Dalam keterangannya pada Oktober 2026, Wakil Bupati Nurul Azizah menyebut fasilitas rumah sakit jiwa di Kalitidu direncanakan mulai beroperasi pada Februari 2027.

Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan medis bagi pasien yang membutuhkan perawatan lebih intensif setelah menjalani tahap awal rehabilitasi.

Sementara itu, pelayanan di tingkat kecamatan tetap melibatkan puskesmas melalui pemeriksaan, pemantauan kondisi pasien, serta pemberian obat secara rutin. Dinas Sosial juga memiliki peran dalam rehabilitasi sosial, termasuk melalui shelter dan kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Kisah Warga Dipasung Selama Lima Tahun

Di tengah upaya pemerintah, kasus pemasungan yang terjadi di masyarakat memperlihatkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius hingga tingkat desa dan keluarga.

Salah satunya dialami Miftakhudin (32), warga Desa Teleng, Kecamatan Sumberrejo. Berdasarkan pemberitaan media lokal pada 28 Oktober 2026, ia dilaporkan telah mengalami pemasungan selama lima tahun sebelum akhirnya dievakuasi untuk mendapatkan penanganan di Pondok Rehabilitasi Jiwa Gus Jack.

Selain itu, pemberitaan media juga mengungkap kasus Adi Susilo (49), warga Desa Kapas, yang mendapatkan pendampingan pembebasan dan dirujuk ke fasilitas rehabilitasi di Desa Prambatan, Kecamatan Balen.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan pemerintah desa, keluarga, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam mendeteksi dan menangani warga yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa.

Meski langkah pembebasan pasung telah berjalan, terdapat sejumlah angka yang perlu diperjelas oleh pemerintah daerah.Data Dinkes yang diberitakan pada September 2026 menyebut 18 orang masih dipasung. Sementara data yang disampaikan Pemkab pada akhir Oktober menyebut terdapat 26 ODGJ yang sebelumnya mengalami pemasungan.
Dari jumlah 26 tersebut, sebanyak 15 orang telah dibebaskan. Secara penghitungan, masih terdapat 11 orang yang belum tercakup dalam angka pembebasan tersebut.

Artikel Pemkab Bojonegoro Bebaskan 15 ODGJ dari Pasungan, Wabup Turun Langsung Dampingi Warga pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan seluruh fasilitas kesehatan yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Langkah ini sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kendala yang sempat menghambat operasional sehingga pelayanan kesehatan dapat segera dinikmati masyarakat.

Baca Juga: Wabup Nurul Azizah Apresiasi Expo Al-Rosyid 2026, Sebut UMKM Penggerak Ekonomi Lokal

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro didampingi Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Susmiati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Budianto, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Ivan Kusaifi. Hadir pula jajaran perangkat daerah, tenaga kesehatan, serta unsur Forkopimcam Kapas.

Usai Melakukan penanama pohon, Bupati bersama rombongan meninjau sejumlah ruang pelayanan untuk memastikan seluruh fasilitas siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan rasa syukur atas mulai beroperasinya Puskesmas Tanjungharjo. Menurutnya, fasilitas kesehatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendekatkan akses layanan kepada masyarakat.

“Kita patut bersyukur karena hari ini Puskesmas Tanjungharjo sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas kesehatan ini dibangun untuk mendekatkan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga, khususnya di Kecamatan Kapas dan sekitarnya,” ujar Bupati.

Baca juga: Polres Bojonegoro Tetapkan Seorang Ibu Tersangka Kasus Dugaan Aborsi

Ia berharap seluruh tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang profesional, cepat, ramah, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Saya berharap seluruh tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang profesional, ramah, cepat, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Gedung yang sudah baik ini harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

“Kehadiran Puskesmas Tanjungharjo ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga: Bupati Setyo Wahono Ajak Warga Bojonegoro Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati bersama Wakil Bupati dan jajaran pejabat juga melakukan penanaman pohon di lingkungan Puskesmas Tanjungharjo. Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang hijau, sehat, dan nyaman.

Dengan diresmikannya operasionalisasi Puskesmas Tanjungharjo, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap masyarakat Kecamatan Kapas dan wilayah sekitarnya dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bojonegoro.

Artikel Bupati Setyo Wahono Resmikan Operasionalisasi Puskesmas Tanjungharjo, Wujud Keseriusan Pemkab Tingkatkan Pelayanan Kesehatan pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Nurul Azizah hadir didampingi suaminya, Budi Djatmiko. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ninik Susmiati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Zaenal Fanani, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kabag Kesra Setda Kabupaten Bojonegoro, Forkopimcam Dander, Ketua Baznas Bojonegoro Wakhid Priyono, Ketua IKASA HR. Ghozali, serta sejumlah pengasuh pondok pesantren dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Nurul Azizah menyampaikan bahwa Bupati Bojonegoro sebenarnya dijadwalkan hadir dalam pembukaan Expo Al-Rosyid 2026. Namun, karena sedang mengikuti agenda penerimaan penghargaan di Yogyakarta, kehadiran tersebut diwakilkan kepada dirinya.

“Seharusnya yang hadir pada kesempatan ini adalah Bapak Bupati Bojonegoro. Namun karena masih mengikuti proses penerimaan penghargaan di Yogyakarta, beliau tidak dapat hadir dan menyampaikan salam kepada seluruh masyarakat serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Rosyid,” ujarnya.

Expo Al-Rosyid Jadi Ruang Pengembangan UMKM

Menurut Nurul Azizah, Expo Al-Rosyid 2026 merupakan kegiatan yang patut diapresiasi karena tidak hanya menjadi sarana hiburan dan syiar keagamaan, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM Bojonegoro untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk kepada masyarakat.

Ia menilai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah. Kehadiran pelaku usaha dalam expo juga menjadi bukti bahwa sektor UMKM terus berkembang dan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat.

“Expo seperti ini sangat positif karena memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang. Kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung tentu akan berdampak pada perputaran ekonomi lokal,” katanya.

OPD Dilibatkan Dukung Rangkaian Kegiatan

Pada kesempatan tersebut, Nurul Azizah juga mengajak sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergi mendukung rangkaian Expo Al-Rosyid 2026.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dijadwalkan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ribuan santri Pondok Pesantren Al-Rosyid. Selain itu, layanan ambulans dan petugas kesehatan juga disiagakan setiap hari selama kegiatan berlangsung.

Baca juga: Geopark Bojonegoro Selangkah Lagi Mendunia, Tim Nasional Nilai Siap Hadapi Asesmen UNESCO

Sementara itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro akan menggelar operasi pasar murah dengan menyediakan beras SPHP dan Minyakita guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Dukungan serupa juga diberikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah selama expo berlangsung.

Tidak hanya itu, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten Bojonegoro turut diharapkan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai agenda yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Expo dan Pasar Murah Al-Rosyid 2026.

Sebanyak 90 Lapak Terisi Penuh

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Rosyid, KH. Alamul Huda Masyhur, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Expo dan Pasar Murah Al-Rosyid 2026 merupakan bentuk ikhtiar pesantren untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi saat ini.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Situasi ekonomi yang seperti ini kami tetap berikhtiar bagaimana Pondok Pesantren Al-Rosyid dan seluruh siswa-siswi keluarga besar Pondok Al-Rosyid tetap mengabdi, tetap memberikan apresiasi, dan tetap peduli terhadap masyarakat yang ada,” ujarnya.

KH. Alamul Huda Masyhur menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap Expo Al-Rosyid 2026 terlihat dari seluruh lapak yang disediakan panitia telah terisi penuh. Sebanyak 90 lapak diikuti pelaku UMKM dan peserta dari berbagai sektor usaha.

“Hari ini lapak yang ada sekitar 90 sudah selesai semua. Selama enam hari kami berada di sini untuk mengadakan expo dan pasar murah. Memang ini sulit, memang ini payah, tetapi kami bertekad dan berikhtiar. Selagi kita berusaha, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat,” tuturnya.

Ia berharap seluruh rangkaian Expo dan Pasar Murah Al-Rosyid 2026 dapat membawa keberkahan, kemajuan, dan manfaat bagi pesantren, pelaku usaha, maupun masyarakat luas.

Expo dan Pasar Murah Al-Rosyid 2026 berlangsung hingga 25 Juni 2026 dengan berbagai kegiatan keagamaan, seni, hiburan, pasar murah, serta program sosial yang terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut biaya masuk.

Artikel Wabup Nurul Azizah Apresiasi Expo Al-Rosyid 2026, Sebut UMKM Penggerak Ekonomi Lokal pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

​Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menekankan bahwa optimalisasi pendapatan harus berjalan lurus dengan kemudahan layanan. Ia menyoroti keluhan klasik warga mengenai prosedur rujukan yang sering dianggap berbelit-belit.

​”Pelayanan terbaik adalah kunci. Keluhan masyarakat itu biasanya kalau minta surat rujukan katanya angel (sulit). Ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit saat membutuhkan penanganan lebih lanjut,” tegas Lasuri.

​Kritik tajam juga datang dari Ketua Komisi B, Sally Atyasasmi. Ia mendesak para Kepala Puskesmas untuk melakukan sosialisasi masif guna membuang stigma masyarakat yang menganggap Puskesmas hanya memiliki stok obat yang itu-itu saja untuk berbagai macam keluhan.

​”Puskesmas harus mampu mengikis paradigma negatif bahwa ‘obat Puskesmas itu cuma satu untuk semua penyakit’, entah batuk atau panas obatnya sama. Kepercayaan publik harus dibangun agar warga merasa cukup berobat di tingkat pertama tanpa harus langsung ‘melompat’ ke Rumah Sakit,” ujar Sally.

​Sally juga mengingatkan adanya 17 diagnosa penyakit yang secara regulasi wajib ditangani tuntas di Puskesmas. Sosialisasi ini krusial agar pasien BPJS tidak kecewa saat ditolak oleh Rumah Sakit karena diagnosanya masuk kategori non-spesialistik yang seharusnya selesai di tingkat Puskesmas.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi B Sutikno meminta Puskesmas mengevaluasi persepsi masyarakat tersebut. Menurutnya, pembenahan kualitas obat dan penjelasan medis yang memadai sangat penting agar program Universal Health Coverage (UHC) Bojonegoro yang menyerap anggaran besar tidak sia-sia karena masyarakat ragu dengan kualitas layanan Puskesmas.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Didik Trisetyo Purnomo, melontarkan kritik keras terkait adanya sejumlah gedung Puskesmas yang telah rampung dibangun namun hingga kini masih mangkrak dan belum difungsikan.

Sekretaris Dinas Kesehatan melaporkan bahwa sejumlah Puskesmas seperti Tanjungharjo, Dander, dan Ngraho, hingga kini belum bisa beroperasi maksimal meski bangunan sudah selesai.

​”Kendala utama ada pada izin operasional karena status lahan yang tercatat sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kami tengah merampungkan Feasibility Study (FS) untuk pelepasan status tersebut agar fasilitas baru segera bisa digunakan,” jelas Sekdinkes.

​Persoalan serupa dialami Puskesmas Sekar yang berdiri di atas tanah Perhutani, serta Puskesmas Margomulyo yang terhimpit lahan makam dan pemukiman, ditambah kelangkaan tenaga analis kesehatan yang menghambat administrasi klaim medis.

​Menutup rapat, Lasuri memberikan pesan kuat agar seluruh nakes mengedepankan sisi psikologis dan empati. Dengan adanya dukungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2026, kinerja pelayanan harus meningkat signifikan.

​”Orang sakit itu hatinya gundah. Jadi, petugas jangan cemberut. Berikan senyuman dan permudah prosedur rujukan jika memang diperlukan. Layanan yang ramah adalah bagian dari penyembuhan,” pungkas politisi PAN tersebut.

Artikel Soroti Stigma “Satu Obat Segala Penyakit”, Komisi B DPRD Bojonegoro Desak Revolusi Layanan Puskesmas pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Evaluasi tersebut dibahas dalam kegiatan umpan balik penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Senin (09/03/2026).

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa kualitas layanan dapur MBG harus menjadi perhatian serius para pengelola, mengingat program tersebut menyasar ratusan ribu penerima manfaat di Kabupaten Bojonegoro.

“Program ini menjadi perhatian masyarakat luas. Karena itu kualitas makanan, menu, hingga cara penyajiannya harus benar-benar sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Nurul Azizah.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah SPPG di Kabupaten Bojonegoro terus berkembang. Dari total 133 dapur yang tercatat, sebanyak 123 di antaranya telah beroperasi, dua berstatus suspect, dan sembilan lainnya belum beroperasional.

Keberadaan dapur-dapur tersebut telah melayani sebagian besar sasaran Program MBG yang mencapai sekitar 356 ribu penerima manfaat. Jika mengacu pada data tersebut, pelayanan program telah menjangkau hampir 80 persen dari total sasaran.

Meski demikian, Nurul Azizah mengingatkan bahwa kualitas layanan tetap harus menjadi prioritas. Ia menyebut masyarakat kini semakin terbuka menyampaikan masukan, termasuk melalui media sosial.

“Masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bersama. Dapur-dapur SPPG perlu menyesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan agar pelayanan tetap terjaga,” tegasnya.

Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan program memang dilakukan percepatan sehingga masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan, termasuk terkait standar higiene dan sanitasi dapur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ninik Susmiati melaporkan bahwa dari 133 SPPG yang ada, sebanyak 118 dapur telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari jumlah tersebut, 80 SPPG telah terbit sertifikatnya, empat lainnya telah direkomendasikan namun masih dalam proses penerbitan, sementara 23 dapur dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 11 dapur masih dalam proses verifikasi.

“Sebagian besar temuan pada SPPG yang belum memenuhi syarat berkaitan dengan sarana dan prasarana higiene sanitasi,” jelas Ninik.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan mengundang 41 pengelola SPPG, terdiri dari 23 dapur yang belum memenuhi syarat serta 18 dapur yang belum mengajukan sertifikat SLHS.

Pertemuan ini bertujuan memberikan umpan balik hasil verifikasi lapangan agar pengelola dapur segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas maupun prosedur pengolahan makanan.

Jika perbaikan tidak segera dilakukan, proses verifikasi harus diulang kembali, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan dapur, hingga kualitas air yang digunakan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh dapur SPPG dapat memenuhi standar higiene sanitasi yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan aman, sehat, dan berkualitas bagi seluruh penerima manfaat.

Artikel Wabup Bojonegoro Ingatkan Dapur MBG Jaga Kualitas pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Salah satu narasumber menuturkan, dirinya sempat menjalani perawatan rawat jalan akibat kondisi kesehatan tertentu. Namun saat hendak melakukan kontrol lanjutan sesuai jadwal, ia justru tidak diperkenankan oleh dokter yang menangani. Alih-alih mendapatkan pelayanan medis lanjutan, pasien tersebut mengaku diarahkan untuk membeli obat secara pribadi melalui oknum dokter bersangkutan.

Tekanan yang diterima, menurut narasumber, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga psikologis. Ia mengaku mendapatkan pernyataan bernada ancaman yang membuatnya merasa takut dan terpaksa mengikuti arahan oknum dokter tersebut.

“Penyakitmu itu parah. Kamu harus beli obat ini. Kalau tidak, otakmu bisa bocor dan kamu bisa mati sewaktu-waktu,” ujar narasumber, menirukan ucapan oknum dokter tersebut.

Pengakuan senada juga disampaikan narasumber lain. Ia mengaku diwajibkan membeli obat langsung dari dokter dengan sistem MLM. Nilai pembelian yang ditawarkan mencapai Rp18 juta, angka yang dinilai sangat memberatkan bagi pasien dan keluarganya.

“Saya harus membeli obat itu dengan harga Rp18 juta. Karena ketakutan, kami terpaksa berutang ke sana-sini,” ungkapnya.

Narasumber lain memaparkan hal serupa. Saat dirinya masih berada dalam perjalanan dari Jakarta, oknum dokter yang disebut berinisial M bertemu dengan kakak dan ayahnya. Dalam pertemuan tersebut, dokter menawarkan sebuah program pengobatan bertajuk TWS selama 90 hari dengan nilai sekitar Rp18 juta.

Karena keluarga pasien berniat memberikan pengobatan terbaik serta adanya penekanan bahwa pembayaran harus segera dilakukan agar obat dapat ditebus, narasumber akhirnya mentransfer dana ke admin dokter tersebut. Namun setelah tiba di rumah sakit, barulah diketahui bahwa program yang ditawarkan bukan merupakan bagian dari program resmi rumah sakit.

“Saya tidak mengetahui secara rinci obat apa yang diberikan. Setelah sampai di RS, baru diketahui bahwa itu bukan program rumah sakit,” jelasnya.

Upaya pembatalan transaksi pun disebut tidak membuahkan hasil. Narasumber mengaku mendapat penjelasan bahwa pemesanan obat telah dilakukan sehingga dana tidak dapat dikembalikan. Bahkan ketika mengajukan pengembalian dana secara sebagian atau dengan potongan tertentu, permintaan tersebut tetap tidak dikabulkan.

Sementara itu, tim awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada oknum dokter yang bersangkutan guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan terkait dugaan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil.

Menanggapi dugaan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik pelayanan kesehatan yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) dan etika profesi, terutama jika dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Ninik menjelaskan, dokter diperbolehkan menjalankan praktik atau usaha kesehatan secara mandiri sepanjang dilakukan di luar jam dan lokasi praktik resmi rumah sakit, serta tidak memanfaatkan kewenangan dan atribut sebagai tenaga medis di fasilitas pemerintah.

“Namun apabila yang bersangkutan melakukan penawaran atau transaksi obat di saat menjalankan praktik di rumah sakit daerah, maka hal tersebut jelas melanggar aturan dan tidak diperbolehkan,” tegas Ninik.Kamis (29/1/2026).

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan akan segera mengambil langkah dengan memanggil oknum dokter yang diduga terlibat untuk dimintai klarifikasi secara langsung dan menelusuri permasalahan secara menyeluruh.

“Kami akan memanggil yang bersangkutan, meminta klarifikasi, dan melihat duduk perkaranya seperti apa. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindak lanjut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi penyalahgunaan profesi dan dugaan pelanggaran etik kedokteran. Para narasumber berharap pihak manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait dapat melakukan penelusuran secara transparan guna memastikan perlindungan terhadap pasien dan mencegah praktik serupa terulang kembali.

Artikel Dugaan Oknum Dokter RSUD Bojonegoro Arahkan Pasien Beli Obat Berbasis MLM pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, besaran uang yang diminta berkisar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta.

“Yang meminta itu Pak Mudin, tapi katanya Pak Mudin hanya menjalankan perintah dari Pak Kades,” ujar sumber tersebut.

Menanggapi tudingan itu, Kepala Desa Temayang saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp membantah adanya praktik pungli. Ia menyebut isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah. Menurutnya, uang sebesar Rp4 juta yang dipersoalkan warga digunakan untuk biaya pendidikan calon satpam yang belum memiliki sertifikat atau lisensi resmi.

“Itu tidak benar. Saya difitnah. Uang tersebut digunakan oleh calon satpam untuk mengikuti pendidikan satpam agar bisa mendapatkan sertifikat,” tegasnya.

Meski demikian, Kepala Desa Temayang mengakui bahwa pihak desa memang mendapatkan alokasi lima orang tenaga kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk dipekerjakan di RSUD Temayang.

“Kami mendapat jatah dua orang satpam dan tiga orang petugas cleaning service. Untuk satpam, karena belum memiliki sertifikat Garda Pratama, maka biaya itu digunakan untuk pendidikan agar memperoleh sertifikat tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyatakan pihaknya tidak mengetahui adanya dugaan pungutan dalam proses rekrutmen tersebut. Ia menegaskan bahwa perekrutan tenaga kerja RSUD Temayang sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga.

“Kami tidak tahu-menahu soal pungutan itu. Rekrutmen dilakukan oleh pihak CV, sehingga kami tidak berhubungan langsung dengan para pekerja,” ujarnya.

Namun demikian, Ninik membenarkan bahwa Dinas Kesehatan memang memberikan alokasi lima orang tenaga kerja kepada pihak desa setempat, hal itu dilakukan sesuai arahan Bupati

“Iya benar, sesuai arahan Bapak Bupati kami memberikan jatah lima orang agar warga sekitar bisa ikut bekerja di rumah sakit tersebut,” pungkasnya.

Artikel Dugaan Pungli Rekrutmen RSUD Temayang Mencuat, Warga Sebut Ada Setoran Jutaan Rupiah pertama kali tampil pada newsbojonegoro.