​Aksi ini diduga kuat dipicu oleh tuntutan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) yang hingga kini belum juga dibentuk oleh pihak BPD.

​Ketegangan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersengketa, namun juga merembet ke masyarakat umum. Kehadiran massa yang bergerombol hingga mendatangi rumah-rumah anggota BPD menimbulkan tekanan psikologis bagi warga sekitar.

​Seorang warga Bandungrejo yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bingung dan resah dengan aksi “grudukan” tersebut. Baginya, cara-cara seperti ini justru menjauhkan desa dari solusi.

​“Mboten semerep pak tujuane nopo, nek wong cilik ngeneki pingine tentrem. (Tidak tahu pak tujuannya apa, yang jelas kami rakyat kecil hanya ingin ketentraman),” ujarnya dengan nada khawatir. Kamis (13/2/2026)

​Ia menambahkan bahwa suasana desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh kewaspadaan.

“Kami takut, pak. Orang datang beramai-ramai begitu membuat suasana jadi tidak nyaman. Warga jadi was-was,” imbuhnya.

​Lebih lanjut, narasumber ini meragukan bahwa pergerakan massa tersebut murni inisiatif kolektif warga setempat. Ia mencium adanya keterlibatan pihak luar atau aktor tertentu yang sengaja memanaskan situasi.

​“Kulo kinten enten seng ngompori, soale ngeteniki mboten tabiat orang sini. (Saya rasa ada yang mengompori, karena perilaku seperti ini bukan karakter warga sini),” tegasnya.

​Menurutnya, masyarakat Bandungrejo selama ini memiliki tradisi musyawarah yang kuat. Pola tekanan massa yang dilakukan secara berkelompok dianggap sebagai metode yang asing dan tidak mencerminkan budaya setempat.

​Terkait ketidakhadiran BPD di lokasi saat massa berkumpul, warga tersebut justru menilai langkah itu sudah tepat untuk menghindari adanya intimidasi atau pengambilan keputusan di bawah tekanan.

​“Saya rasa benar jika BPD tidak datang saat itu. Karena kalau dipaksakan hadir di tengah massa, pasti mereka akan dipaksa menyepakati permintaan orang-orang itu tanpa pertimbangan matang,” tuturnya.

Sementara itu, narasumber lain mengatakan bahwa kedatangan massa tersebut bertujuan untuk menjemput Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta dengan pengawalan aparat keamanan.

Artikel Warga Resah Kedatangan Massa, Sebut Situasi Bandungrejo Diduga Dipicu Provokasi pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Bojonegoro itu dihadiri Ketua Komisi A Lasmiran, Sekretaris Komisi A Mustakim, serta anggota Komisi A di antaranya Miftakhul Huda, S.Pd.I., Dihan Syahri Fitriyanto, S.Pd.I., M.Pd., Drs. Sudjono, MM., Sudiyono, SH., dan Erix Maulana Heri Kiswanto. Turut hadir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Hukum Setda Bojonegoro, para camat dari Kecamatan Ngasem, Padangan, Sumberrejo, Malo, Kanor, dan Baureno, serta sejumlah Penjabat (PJ) Kepala Desa.

Para PJ Kepala Desa yang mengikuti rapat berasal dari Desa Bandungrejo, Kuncen, Dengok, Tebon, Wotan, Tanggir, Ketileng, Bungur, hingga Lebaksari. Kehadiran mereka bertujuan menyamakan persepsi terkait tahapan, mekanisme, dan regulasi pelaksanaan Pilkades PAW agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam forum tersebut, Komisi A menekankan pentingnya kesiapan teknis dan administrasi, termasuk koordinasi lintas sektor, agar proses Pilkades PAW berlangsung tertib dan kondusif di masing-masing desa. Pembahasan kemudian mengerucut pada persoalan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem.

Penjabat Kepala Desa Bandungrejo menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum bersedia melaksanakan musyawarah desa (musdes). Hal itu disebut berkaitan dengan sangkutan anggaran sekitar Rp800 juta yang masih melekat pada kepala desa sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Camat Ngasem Budi Sukisna membenarkan bahwa pihak kecamatan telah memanggil BPD Desa Bandungrejo untuk klarifikasi. Namun, panggilan tersebut tidak diindahkan.

Situasi itu memicu reaksi warga yang turut hadir dalam rapat. Mereka mempertanyakan kepastian pelaksanaan musdes dan mendesak agar musyawarah desa segera digelar pada keesokan harinya.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan rapat Mustakim menegaskan bahwa harapan masyarakat, khususnya warga Bandungrejo, agar musdes segera dilaksanakan adalah hal yang wajar.

“Dalam rapat tadi juga sudah terungkap bahwa tidak ada kendala. Kalau memang tidak ada kendala dan anggaran sudah tersedia, maka siapa pun calonnya dan siapa pun kepala desanya nanti, seharusnya bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar skema pelaksanaan tidak diubah. Menurutnya, jika pelaksanaan semakin molor, dikhawatirkan skema yang semula berbasis kepala keluarga (KK) dapat berubah dan berpotensi menimbulkan konflik.

“Jangan sampai berubah skema dan memunculkan kerawanan baru. Kasihan masyarakat. Pilkades memang momen politik, tetapi jangan sampai sisa periodenya terlalu pendek. Kasihan para calon yang sudah melakukan berbagai persiapan. Kalau sampai berubah, ini bisa berdampak pada munculnya kerawanan sosial,” tegasnya.

Menutup rapat, Mustakim meminta DPMD dan Camat Ngasem segera mengambil langkah penyelesaian agar persoalan di Desa Bandungrejo tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Rapat tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi dan penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjamin hak demokrasi masyarakat desa tetap terlindungi melalui mekanisme pergantian antar waktu kepala desa.

Artikel Rapat Komisi A DPRD Bojonegoro Menghangat Soroti Pilkades PAW Bandungrejo pertama kali tampil pada newsbojonegoro.