Perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut telah masuk tahap penyidikan sejak Januari 2024. Namun, hingga Agustus 2026, belum ada tersangka yang diumumkan kepada publik.

Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro, Inal Sainal Saiful, membenarkan bahwa penanganan perkara tersebut masih berproses.

“Masih berjalan,” ujar Inal singkat saat dikonfirmasi, Selasa (11/8/2026).

Perkara ini bermula dari dugaan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Sugihwaras yang bersumber dari anggaran BKKD Tahun Anggaran 2022. Pembangunan tersebut diketahui memiliki pagu anggaran sekitar Rp1,6 miliar, sementara nilai pekerjaan disebut sekitar Rp1,4 miliar.

Kasus tersebut mulai ditangani Kejari Bojonegoro pada 2023, setelah adanya perhatian terhadap kondisi hasil pembangunan jalan yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Saat itu, Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018-2023, Budi Irawanto, sempat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan. Hasil pekerjaan jalan tersebut kemudian menjadi sorotan karena diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Penanganan perkara kemudian berlanjut. Pada Januari 2024, Kejari Bojonegoro meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Peningkatan status tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses, mulai dari pemeriksaan di lokasi pembangunan, pemeriksaan saksi, hingga penelusuran dokumen dan administrasi terkait pelaksanaan proyek.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kejari Bojonegoro juga menyampaikan masih melakukan pengumpulan alat bukti serta proses penghitungan potensi kerugian negara.

Namun, hingga kini Kejari Bojonegoro belum mengumumkan adanya tersangka maupun membeberkan secara rinci hasil penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, perkara dugaan penyimpangan BKKD Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2022 masih menjadi pekerjaan Kejari Bojonegoro. Publik masih menunggu kepastian hasil penyidikan, termasuk ada atau tidaknya pihak yang nantinya dimintai pertanggungjawaban hukum.

Catatan: Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Artikel Kasus Dugaan Penyimpangan BKKD Desa Sugihwaras Belum Tuntas, Kejari: Masih Berjalan pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Di Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas, program tersebut diwujudkan melalui pembangunan jembatan dengan alokasi anggaran sekitar Rp3.179.172.000 yang bersumber dari BKKD Tahun Anggaran 2025. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian, sekaligus memperkuat konektivitas antara Kecamatan Kapas dan Kecamatan Balen, khususnya di wilayah sisi utara Kabupaten Bojonegoro.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Bojonegoro dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan merata hingga ke pelosok desa. Melalui pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah terus berupaya membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan warga.

Baca Juga: Kerja Nyata dan Disiplin Setyo Wahono, Pembangunan Infrastruktur, Ketahanan Pangan hingga Beasiswa Jadi Fondasi Bojonegoro Maju

Kepala Desa Semenpinggir, Joko Fariyanto, S.H., mengatakan pembangunan jembatan memiliki peran strategis karena menjadi salah satu akses penting yang dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari transportasi, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas perekonomian warga.

“Alhamdulillah, progres pembangunan terus berjalan. Saat ini pekerjaan masih dalam tahap penyelesaian, dan kami menargetkan pengerjaannya dapat rampung pada bulan ini. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat agar pekerjaan selesai tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas,” ujar Joko Fariyanto.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak dan aman.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan dukungan melalui program BKKD. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Desa Semenpinggir karena menjawab kebutuhan infrastruktur yang selama ini diharapkan warga. Semoga setelah selesai nanti, jembatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan dijaga bersama oleh seluruh masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga: Bupati Setyo Wahono Lantik Lima Kepala Desa PAW, Dorong Optimalkan Potensi Desa untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat

Antusiasme juga disampaikan masyarakat. Salah seorang warga Desa Semenpinggir, Suyanto, mengaku bersyukur pembangunan jembatan akhirnya dapat direalisasikan. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan mempermudah akses masyarakat menuju Kecamatan Kapas maupun Kecamatan Balen.

“Kami sangat senang karena jembatan ini akhirnya dibangun. Selama ini akses ini menjadi jalur penting bagi masyarakat. Kalau sudah selesai nanti, perjalanan tentu akan lebih mudah, aman, dan nyaman. Kami juga berharap aktivitas pertanian serta usaha masyarakat semakin lancar karena akses transportasinya lebih baik,” ungkapnya.

Warga lainnya, Sri Wahyuni, juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Bojonegoro atas pembangunan infrastruktur yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.

“Semoga pembangunannya berjalan lancar sampai selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena telah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Jembatan ini tentu akan sangat membantu aktivitas warga dan menjadi penyemangat bagi kemajuan desa,” katanya.

Baca Juga: Kandang Ayam di Malo Terbakar, 28 Ribu Ekor Ayam Mati, Kerugian Ditaksir Capai Rp6 Miliar

Secara umum, Pemkab Bojonegoro terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Melalui berbagai program strategis, pemerintah daerah berupaya menghadirkan jalan dan jembatan yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi hasil pertanian, membuka akses investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.

Artikel Dukung Konektivitas Kapas–Balen, Pembangunan Jembatan Semenpinggir Ditargetkan Rampung Bulan Ini pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Mengusung visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan”, pemerintah daerah berupaya membangun Bojonegoro melalui pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan desa.

Dari penelusuran Newsbojonegoro.com Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan arah pembangunan difokuskan pada lima prioritas utama, yakni menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan konektivitas wilayah. Lima fokus tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

Pantauan di lapangan menunjukkan hasil awal yang cukup positif. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik juga mengalami peningkatan hingga mengantarkan Kabupaten Bojonegoro masuk dalam enam besar nasional untuk kategori kabupaten berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB. Berbagai capaian tersebut menunjukkan pembangunan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian proyek, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Infrastruktur Sebagai Pondasi Pertumbuhan

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai bahwa jalan, jembatan, pasar, irigasi, serta berbagai sarana publik merupakan fondasi utama bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan delapan Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 dengan total nilai sekitar Rp175,3 miliar. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/101/KEP/412.013/2026.

Proyek dengan nilai investasi terbesar adalah pembangunan Pasar Kota Bojonegoro dengan alokasi anggaran sekitar Rp80 miliar. Revitalisasi pasar dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pusat perdagangan yang lebih modern, tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan daya saing pedagang tradisional.

Selain Pasar Kota, pemerintah juga melaksanakan pelebaran Jalan Purwosari–Glagah, rekonstruksi Jalan Ngambon–Bobol, pembangunan Jembatan Mojorejo–Tapelan, rehabilitasi Masjid Jami’ Darussalam, hingga pembangunan pelindung tebing sungai di Kecamatan Kedewan dan Kasiman.

Keseluruhan proyek tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jalan yang lebih baik diharapkan mempercepat distribusi hasil pertanian, memangkas biaya logistik, membuka akses pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

BKKD Percepat Pemerataan Pembangunan

Komitmen pemerataan pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memperkuat pembangunan dari desa melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).

Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa memperoleh dukungan pendanaan untuk membangun jalan lingkungan, jembatan, drainase, tembok penahan tanah, hingga berbagai fasilitas umum lainnya.

Salah satu contoh keberhasilan terlihat di Kecamatan Kedungadem. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 22 dari 23 desa berhasil menyelesaikan pelaksanaan Program BKKD Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pembangunan jalan sepanjang lebih dari 20 kilometer, saluran drainase, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Bagi masyarakat desa, pembangunan tersebut bukan sekadar beton dan aspal. Jalan yang semakin baik mempercepat mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil panen, memudahkan akses menuju sekolah maupun fasilitas kesehatan, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memperkuat pengawasan pelaksanaan BKKD agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi rutin dilakukan bersama pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, serta aparat pengawas guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan.

Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memandang pembangunan infrastruktur bukan sebagai tujuan akhir. Jalan, jembatan, pasar, maupun fasilitas umum lainnya merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui konektivitas yang semakin baik, biaya distribusi barang dan hasil pertanian diharapkan semakin efisien. Aktivitas perdagangan dapat tumbuh lebih cepat, investasi lebih mudah masuk, sementara masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Karena itu, pembangunan fisik selalu ditempatkan berdampingan dengan pembangunan manusia. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan baru akan memiliki makna apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Fondasi tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai program ketahanan pangan berbasis keluarga, pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta investasi di bidang pendidikan yang menjadi fokus pembangunan tahap berikutnya.

Ketahanan Pangan, Dari Lahan Pertanian hingga Pekarangan Rumah

Jika pembangunan infrastruktur menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, maka ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama yang mendapat perhatian serius dalam pemerintahan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

Kabupaten Bojonegoro selama ini dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Timur. Ribuan hektare lahan pertanian menjadi sumber penghidupan masyarakat, sekaligus menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memilih tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga membangun kemandirian pangan hingga tingkat rumah tangga.

Strategi tersebut diwujudkan melalui sejumlah program yang saling melengkapi, mulai dari peningkatan produksi tanaman pangan, pemberdayaan petani, hingga program peternakan dan perikanan berbasis keluarga. Tujuannya sederhana, namun memiliki dampak besar: masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dari hasil budidaya.

Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sektor ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha produktif.

GAYATRI, Mengubah Bantuan Menjadi Sumber Penghasilan

Salah satu program yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat adalah Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).

Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, GAYATRI dirancang sebagai bantuan produktif. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh ayam petelur beserta sarana pendukung untuk dibudidayakan di pekarangan rumah. Telur yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, sementara kelebihan produksinya dapat dijual sehingga menjadi tambahan pendapatan.

Data resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa sepanjang 2025, program GAYATRI telah menjangkau 400 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui APBD induk, 5.000 KPM melalui APBD Perubahan, 575 KPM melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), serta 2.636 KPM melalui APBDes.

Melihat perkembangan yang positif, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali memperluas cakupan program pada 2026 dengan target 4.400 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 28 kecamatan.

Keberhasilan program mulai terlihat dari tingkat produksi ayam petelur yang terus meningkat. Berdasarkan evaluasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, ayam yang disalurkan melalui APBD Induk 2025 telah mencapai tingkat produksi sekitar 82 persen, sehingga mulai memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga penerima.

Pemerintah juga tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Melalui pendampingan teknis, pelatihan manajemen kandang, pengendalian penyakit ternak, hingga pemasaran hasil produksi, pemerintah berupaya memastikan program benar-benar mampu menciptakan usaha yang berkelanjutan.

KOLEGA, Pekarangan Menjadi Kolam Produktif

Selain sektor peternakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mengembangkan Program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA).

Program ini memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat budidaya ikan lele menggunakan kolam buis beton maupun kolam terpal bundar.
Berdasarkan data resmi Pemkab Bojonegoro, sepanjang 2025 program KOLEGA telah menjangkau 414 keluarga penerima manfaat, terdiri atas 134 penerima kolam buis beton dan 280 penerima kolam terpal bundar.

Setiap penerima memperoleh bantuan berupa kolam, benih ikan lele, pakan, probiotik, hingga pendampingan teknis budidaya.

Memasuki 2026, program kembali diperluas dengan target 335 keluarga penerima manfaat, terdiri dari 135 unit kolam buis beton dan 200 kolam terpal bundar.

Melalui KOLEGA, masyarakat tidak hanya memperoleh sumber protein bagi keluarga, tetapi juga memiliki peluang usaha baru dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang sebelumnya belum produktif.

Domba Kesejahteraan, Membangun Aset Produktif Keluarga

Program pemberdayaan lain yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Domba Kesejahteraan.

Program ini menyasar keluarga penerima manfaat dengan memberikan bantuan sepasang domba beserta pakan awal sebagai modal usaha peternakan.

Sepanjang 2025, sebanyak 1.200 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan tersebut.

Pada 2026, cakupan program diperluas menjadi 3.325 keluarga penerima manfaat di seluruh Kabupaten Bojonegoro.

Setiap penerima memperoleh satu ekor domba jantan, satu ekor domba betina, serta 100 kilogram pakan konsentrat sebagai modal awal pengembangan usaha.
Pemerintah berharap ternak tersebut dapat berkembang biak sehingga menjadi aset produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Membangun Ketahanan Pangan dari Tingkat Rumah Tangga

Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari besarnya produksi padi atau jagung.

Ketahanan pangan juga berarti kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, memiliki usaha produktif, serta memperoleh tambahan penghasilan yang berkelanjutan.

Karena itu, ketiga program tersebut dirancang saling melengkapi.
GAYATRI menghasilkan telur sebagai sumber protein sekaligus pendapatan.
KOLEGA menyediakan ikan lele yang dapat dikonsumsi maupun dijual.
Sedangkan Domba Kesejahteraan menjadi investasi ternak yang terus berkembang sebagai aset ekonomi keluarga.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan paradigma pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Bantuan pemerintah tidak lagi sekadar diberikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi diarahkan menjadi modal usaha yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Melalui pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat rumah tangga hingga desa.

Upaya tersebut kemudian dilengkapi dengan investasi besar di bidang pendidikan melalui program beasiswa dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Langkah ini dipandang sebagai fondasi penting untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang akan menjadi penggerak pembangunan Bojonegoro di masa depan.

Membangun Manusia, Investasi Terbesar untuk Masa Depan Bojonegoro

Pembangunan infrastruktur dapat membuka akses. Program ketahanan pangan mampu menggerakkan ekonomi keluarga. Namun, bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pembangunan tidak akan berkelanjutan tanpa investasi pada kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah. Pemerintah meyakini bahwa pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menciptakan generasi yang mampu bersaing di masa depan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Beasiswa Bojonegoro yang menjadi salah satu program unggulan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sekitar Rp117 miliar untuk berbagai skema beasiswa, mulai dari jenjang diploma, sarjana, profesi, hingga pendidikan afirmasi bagi masyarakat kurang mampu dan mahasiswa berprestasi. Program ini menjadi salah satu alokasi beasiswa daerah terbesar di Jawa Timur dan merupakan bagian dari strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Melalui program tersebut, ribuan putra-putri Bojonegoro memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama. Pemerintah berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang.

Selain memperluas akses melalui beasiswa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menyiapkan langkah strategis lain dengan menghadirkan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Brawijaya.

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Universitas Brawijaya tersebut menjadi tonggak penting dalam pemerataan pendidikan tinggi di wilayah barat Jawa Timur.

Pada tahap awal, PSDKU dipersiapkan membuka tiga program studi, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komputer. Pemerintah juga menyiapkan Gedung Pusdiklat di Desa Ngumpakdalem sebagai lokasi awal penyelenggaraan perkuliahan, sembari mempersiapkan pengembangan kampus secara bertahap.

Dalam jangka panjang, pengembangan PSDKU direncanakan mencakup program studi di bidang kedokteran, teknologi pertanian, dan peternakan. Kehadiran program-program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang selama ini ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, kesehatan, serta industri berbasis sumber daya lokal.

Bagi masyarakat Bojonegoro, kehadiran kampus negeri tidak hanya memperluas pilihan pendidikan. Langkah ini juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui berkembangnya sektor jasa, rumah kos, kuliner, transportasi, dan usaha mikro di sekitar kawasan pendidikan.

Pembangunan sumber daya manusia tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih predikat A (Pelayanan Prima) dalam Indeks Pelayanan Publik dan masuk enam besar kabupaten terbaik secara nasional. Di bidang kesehatan, Bojonegoro juga memperoleh UHC Award 2026, setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai lebih dari 99 persen penduduk.

Berbagai capaian itu menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang selesai dibangun, tetapi juga dari meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, terbukanya akses pendidikan, membaiknya layanan kesehatan, serta bertambahnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mencatat berbagai penghargaan di tingkat nasional, mulai dari bidang pelayanan publik, keterbukaan informasi, pengelolaan BUMD, hingga tata kelola pemerintahan. Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa berbagai program yang dijalankan memperoleh pengakuan dari lembaga-lembaga independen dan pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyadari bahwa tantangan pembangunan masih terus ada. Penurunan angka kemiskinan harus terus dipercepat, kesempatan kerja perlu semakin diperluas, kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah tetap menjadi pekerjaan yang harus dilanjutkan.

Karena itu, pembangunan yang telah dimulai pada tahun pertama kepemimpinan diarahkan sebagai fondasi untuk program-program berikutnya. Infrastruktur yang dibangun diharapkan memperkuat konektivitas, program ketahanan pangan ditujukan meningkatkan kesejahteraan keluarga, sementara investasi di bidang pendidikan diproyeksikan melahirkan generasi baru yang lebih unggul dan kompetitif.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan semata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau banyaknya proyek yang dikerjakan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari jalan yang mempermudah mobilitas, pasar yang mendukung aktivitas ekonomi, bantuan produktif yang menambah penghasilan keluarga, hingga beasiswa yang membuka harapan bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Seluruh rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan visi “Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.”

Perjalanan pembangunan tentu masih panjang. Namun, melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta investasi besar pada pendidikan dan sumber daya manusia, fondasi menuju Bojonegoro yang lebih maju mulai dibangun secara bertahap. Waktu yang akan memberikan penilaian akhir, tetapi data dan berbagai capaian pada tahun pertama menunjukkan arah pembangunan yang telah mulai terbentuk.

Artikel Kerja Nyata dan Disiplin Setyo Wahono, Pembangunan Infrastruktur, Ketahanan Pangan hingga Beasiswa Jadi Fondasi Bojonegoro Maju pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Jembatan senilai Rp2,14 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro itu dibangun sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal dalam jangka panjang, Pemkab Bojonegoro terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pembangunan.

Sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Bojonegoro melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi penyempurnaan teknis yang perlu segera ditindaklanjuti agar konstruksi jembatan semakin memenuhi standar kualitas dan keselamatan.

Merespons rekomendasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Dander bergerak cepat melakukan koordinasi bersama pihak pelaksana pekerjaan untuk mempercepat proses penyempurnaan di lapangan.

Camat Dander, Teguh Wibowo, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Karena itu, catatan teknis tersebut harus segera ditindaklanjuti,” ujar Teguh Wibowo, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga: Pemaparan Sally Soal MBG Diinterupsi, Muncul Temuan Dapur SPPG Sekar Disebut Beli Tempe dari Ngawi

Ia menjelaskan, Tim Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Dander telah diterjunkan langsung ke lokasi untuk melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga proses penyempurnaan dapat berjalan lebih cepat.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar bagian-bagian yang memerlukan penyempurnaan segera ditangani tanpa menghambat pemanfaatan jembatan oleh masyarakat.

“Sudah saya perintahkan Seksi PMD Kecamatan ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera secepatnya memperbaiki. Dan hari ini kita lakukan percepatan perbaikan. Secara teknis saya minta segera, yang darurat agar bisa dimanfaatkan masyarakat dan aman,” tegasnya.

Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang memenuhi standar dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan penyempurnaan yang terus dilakukan, Jembatan Desa Ngablak diharapkan segera dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperlancar aktivitas masyarakat, mendukung distribusi hasil pertanian, meningkatkan akses antarwilayah, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi desa.

Pemkab Bojonegoro juga menegaskan akan terus mengedepankan pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Artikel Pemkab Bojonegoro Percepat Penyempurnaan Jembatan Ngablak, Keselamatan Warga Jadi Prioritas pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Desa Kepoh menyampaikan bahwa pembangunan jalan rigid beton masih berada dalam proses penyelesaian dan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Proyek ini didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dan berada dalam pengawasan instansi teknis terkait.

Secara administrasi, progres pekerjaan tahap pertama disebut telah melampaui 95 persen. Laporan pertanggungjawaban kegiatan juga telah diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah desa menegaskan bahwa perbaikan teknis di lapangan masih terus dilakukan hingga pekerjaan benar-benar rampung.

Terkait kondisi fisik di beberapa bagian jalan yang dinilai belum rapi, pemerintah desa menyebut hal tersebut dipengaruhi faktor lingkungan dan cuaca. Selain itu, pekerjaan masih berada dalam tahap penyempurnaan karena belum sepenuhnya selesai. Penilaian mutu struktur jalan nantinya akan mengacu pada hasil uji laboratorium beton sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Mengenai tidak dibongkarnya paving lama, pemerintah desa menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam Musyawarah Desa yang digelar pada 24 September 2025. Musyawarah tersebut dihadiri unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tim pelaksana kegiatan, serta perwakilan masyarakat.

Dalam musyawarah itu, warga secara mufakat menyepakati pembangunan jalan rigid beton sepanjang 1.964 meter dengan lebar 4 meter dan tebal 15 sentimeter, termasuk persetujuan paving lama tidak dibongkar. Pertimbangan yang muncul antara lain kondisi paving yang telah banyak rusak serta efisiensi anggaran agar cakupan pembangunan jalan tetap maksimal.

Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan dan dinyatakan bersifat final untuk dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. Pemerintah desa juga menyebut bahwa seluruh proses pekerjaan telah didokumentasikan sejak tahap awal hingga akhir sebagai bagian dari administrasi kegiatan.

Terlepas dari adanya sorotan, pembangunan jalan rigid beton ini disambut positif oleh sebagian besar warga Desa Kepoh. Jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas warga, serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, keputusan tidak membongkar paving lama merupakan langkah kondisional yang disesuaikan dengan kontur tanah dan tidak melanggar aturan selama telah melalui Musyawarah Desa.

“Semua itu bersifat kondisional, melihat lokasi apakah harus dibongkar atau tidak. Itu tergantung tim teknis, dan hasil musdes sudah sesuai kesepakatan,” terangnya, Senin (9/2/2026).

Hingga berita ini diturunkan, proses penyelesaian pekerjaan jalan rigid beton Desa Kepoh masih terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Artikel Pengerjaan Jalan Rigid Beton Desa Kepoh Jadi Perhatian, Pemdes: Sesuai Kesepakatan Musyawarah pertama kali tampil pada newsbojonegoro.