Dada siapa yang tidak membusung membaca tajuk berita mentereng itu: Bojonegoro menyabet Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi terbesar se-Indonesia, tembus Rp919,65 miliar. Angka fantastis, nyaris menyentuh satu triliun rupiah.

Tapi mari kita basuh muka dulu dari mabuk angka. Tarik napas, lalu tengok realitas di luar etalase kabar gembira: apakah isi dompet wong cilik di pelosok desa ikut membengkak, atau kita cuma sedang terpukau melihat angka berputar di rekening kas daerah sementara dapur warga tetap berasap tipis-tipis?

Sudah terlalu lama kita terlena dalam ilusi kemakmuran semu.

Paradoks klasik daerah kaya tambang (resource curse) justru makin telanjang di depan mata. Bumi kita diperas jutaan barel, pipa-pipa raksasa membelah tanah sawah, tapi posisi anak-anak daerah kerap kali mentok hanya jadi penonton dari balik kawat berduri, pekerja kasar harian lepas, atau tenaga pengamanan pos gerbang. Sementara posisi strategis, jabatan teknis dengan gaji berkali lipat UMK, diisi oleh tenaga luar dengan dalih klise: “SDM lokal belum tersertifikasi dan belum kompeten.”

Pertanyaan kritisnya: ke mana saja ratusan miliar itu selama ini dilarikan?

Jika uang migas sebesar itu hanya habis untuk mengecor jalan desa tanpa memikirkan siapa yang melintas di atasnya, kita sedang menabung bom waktu. Jalan mulus tapi ekonomi lokal keropos hanya akan mempermudah produk pabrikan luar membanjiri pasar desa, sementara warga setempat tetap jadi konsumen pasif. Begitu sumur mengering dan lifting anjlok, aspal beton itu akan retak, dan daerah hanya tertinggal sebagai kuburan bekas tambang.

DBH migas ini bukan uang saku buat seremonial atau belanja birokrasi yang gemuk. Ada tiga dosa arah kebijakan yang wajib ditebus hari ini juga:

Baca Juga: Kades Ngampel Pertanyakan Transparansi Rekrutmen Security PT R, Beri Tenggat 1×24 Jam

1. Hentikan Pelatihan Basa-Basi, Radikalkan Sertifikasi Profesi

Pemda jangan lagi bangga menggelar pelatihan sekadar menggugurkan serapan anggaran dan membagikan sertifikat selembar kertas tanpa nilai tawar industri. Suntikkan dana DBH untuk membiayai sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan internasional (BNSP, SKKNI, K3, pengelasan spesialis, instrumentasi, rantai pasok industri). Jangan biarkan kontraktor migas beralasan warga lokal minim kualifikasi! Cetak tenaga kerja yang punya daya tawar upah tinggi, bukan sekadar buruh murah.

2. Ekonomi Kerakyatan Bukan Proyek Sampingan

Industri migas itu padat modal dan minim serapan tenaga kerja. Menaruh harapan penyerapan pengangguran pada industri ekstraktif adalah kebodohan struktural. Penyelamat hidup Bojonegoro adalah petani, pedagang pasar, peternak, dan bengkel rakyat. Gunakan dana bagi hasil ini untuk membangun ekosistem pengolahan komoditas lokal, bukan sekadar menjual gabah dan tembakau mentah. Paksa industri migas dan kontraktornya menyerap suplai dari rantai pasok UMKM lokal secara terikat payung hukum, bukan sekadar belas kasihan CSR.

3. Audit Nyata Penurunan Kemiskinan

Jangan jadikan bansos konsumtif sebagai tameng laporan keberhasilan. Sejahtera itu bukan karena dapat beras bantuan tiap beberapa bulan, tapi saat kepala keluarga punya pendapatan mandiri karena keahliannya terpakai dan usahanya hidup. Wilayah lingkar tambang maupun pelosok yang jauh dari sumur minyak berhak menikmati pemerataan akses air bersih, sanitasi layak, dan modal kerja produktif.

Minyak di perut bumi Bojonegoro itu punya tanggal kedaluwarsa. Setiap tetes yang disedot hari ini mengurangi jatah generasi anak-cucu kita besok.

Kalau dana hampir satu triliun ini gagal kita konversi menjadi manusia-manusia yang berkeahlian tangguh dan unit ekonomi rakyat yang berdaya, kita bukan sekadar rugi—kita sedang mewariskan kebangkrutan yang ditutup-tutupi jalan cor beton.

Mumpung keran minyak belum mampet, bangun manusianya sekarang!

Ditulis oleh: Kang Juna

Artikel Minyak Disedot Ratusan Miliar, Rakyat Kebagian Debu atau Kompetensi? pertama kali tampil pada newsbojonegoro.