Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut dihadiri sejumlah pengurus SMSI Bojonegoro, termasuk Penasehat SMSI Sasmito serta jajaran pengurus dan sejumlah divisi. Audiensi menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi sekaligus membangun sinergi antara insan pers, perusahaan media, dan pemerintah daerah.

Ketua SMSI Bojonegoro, Kustaji, menyampaikan apresiasi atas waktu dan ruang dialog yang diberikan Bupati Setyo Wahono. Menurutnya, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang semakin konstruktif antara perusahaan media yang tergabung dalam SMSI dengan pemerintah daerah.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi bersama. Ini menjadi bagian dari upaya kami memperkuat sinergi dan kolaborasi antara perusahaan media yang tergabung dalam SMSI dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” ujar Kustaji.

Ia menegaskan, media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program pembangunan kepada masyarakat. Di sisi lain, perusahaan media juga membutuhkan ekosistem yang sehat agar dapat menjalankan fungsi jurnalistik sekaligus bertumbuh secara berkelanjutan.

Karena itu, SMSI Bojonegoro menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah daerah melalui pemberitaan yang informatif, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi simbiosis mutualisme, dengan tetap menempatkan fungsi kontrol dan independensi pers sebagai bagian penting dalam kehidupan ekonomi perusahaan media.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyambut baik peran serta perusahaan media dalam mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan media menjadi salah satu sarana penting agar masyarakat dapat memahami berbagai persoalan dan perkembangan daerah melalui pemberitaan.

“Kami menyambut baik dukungan media selama ini. Pertemuan seperti ini menjadi sarana yang baik agar masyarakat terus bisa memahami berbagai persoalan melalui pemberitaan perusahaan media yang ada di Bojonegoro,” kata Setyo Wahono.

Ia juga berharap media terus memberikan kritik dan masukan konstruktif terhadap berbagai program pemerintah. Masukan tersebut, kata dia, akan semakin berarti apabila didukung data dan fakta lapangan yang akurat sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus perbaikan kebijakan.

“Harapannya tentu kritik dan masukan yang positif untuk perbaikan berbagai program. Data lapangan yang benar menjadi penting agar setiap persoalan bisa kita lihat secara utuh dan dicarikan solusi bersama,” tuturnya.

Setyo Wahono juga menilai keberlanjutan perusahaan media perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan media dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem media yang mampu bertahan dan berkembang secara ekonomi, tanpa mengesampingkan fungsi jurnalistiknya.

Audiensi kemudian berlangsung gayeng dalam suasana ngopi pagi bersama. Berbagai persoalan aktual di lapangan turut menjadi bahan diskusi, mulai dari perkembangan daerah hingga sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan alternatif solusi. Pertemuan tersebut sekaligus mempertegas pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan perusahaan media dalam mengawal pembangunan Bojonegoro.

Artikel Perkuat Kolaborasi, SMSI Bojonegoro Audiensi Bersama Bupati Setyo Wahono pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Zamroni, M.Pd., menjelaskan bahwa paket rehabilitasi ruang kelas dengan nilai sekitar Rp519 juta memang masih kurang plafon dan keramik.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian prioritas pekerjaan setelah pihak sekolah menyampaikan kondisi ruang kelas lain yang dinilai lebih mendesak dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa.

Menurutnya, perubahan prioritas dilakukan karena kepala sekolah mengusulkan agar penanganan diarahkan terlebih dahulu pada ruang kelas lain yang kondisi bagian atas gedung mengalami kerusakan serius dan dikhawatirkan membahayakan siswa

Prioritas Keselamatan Siswa

Zamroni mengatakan, Dinas Pendidikan tidak ingin mengabaikan kondisi ruang kelas yang dinilai membahayakan. Karena itu, pekerjaan yang dianggap paling mendesak menjadi prioritas untuk ditangani terlebih dahulu.

Dalam penjelasannya, terdapat dua blok bangunan yang masing-masing terdiri dari empat ruang kelas dan tiga ruang kelas, Dari tujuh ruang tersebut, empat ruang telah mendapatkan penanganan melalui anggaran APBD 2025.

Secara struktur, pekerjaan pada tiga ruang tersebut telah dikerjakan. Namun, sejumlah pekerjaan penyelesaian seperti yg penutup lantai dan plafon kemudian menjadi bagian yang perlu diselesaikan melalui penyesuaian anggaran dan tahapan berikutnya.

Di sisi lain, terdapat ruang kelas lain yang kondisi bagian atasnya mengalami kerusakan cukup serius. Kondisi tersebut dinilai lebih berisiko apabila tidak segera ditangani.

“Yang diminta kepala sekolah itu yang bagian atasnya sudah jeplok atau jebol. Itu kan lebih berbahaya kalau anak-anak tetap berada di situ,” ungkapnya. Jumat (11/9/2026).

Dua Ruang Diprioritaskan pada 2026

Atas pertimbangan tersebut, pada tahun anggaran 2026 penanganan diarahkan terlebih dahulu pada dua ruang yang kondisinya lebih mendesak.

Dua ruang tersebut kemudian mendapatkan rehabilitasi melalui pekerjaan induk 2026. Sementara pekerjaan penutup lantai dan plafon yang belum terselesaikan dari pekerjaan sebelumnya akan ditangani melalui PAPBD 2026.

Dengan skema tersebut, Dinas Pendidikan berharap kebutuhan rehabilitasi ruang klas di SD Negeri Nglarangan diselesaikan secara bertahap.

Bukan Mengabaikan Pekerjaan, Tetapi Mengubah Prioritas

Dinas Pendidikan menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara utuh, terutama dari sisi tahapan pekerjaan dan prioritas keselamatan siswa.

Artinya, keberadaan bagian bangunan yang belum selesai seperti plafon maupun penutup lantai tidak otomatis menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak direncanakan dalam anggaran.

Dalam kasus SD Negeri Nglarangan, pekerjaan plafon dan penutup lantai telah masuk dalam perencanaan paket rehabilitasi induk 2026, Namun adanya kondisi ruang lain yang lebih mendesak membuat anggaran plafon diprioritaskan untuk penanganan ruang yang dinilai memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan siswa.

Penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa selanjutnya diarahkan melalui PAPBD 2026.

Penjelasan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa rehabilitasi sarana pendidikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi bangunan dan tingkat urgensi di lapangan.

Artikel Disdik Bojonegoro Tegaskan Perbaikan Sekolah Tetap Berjalan, Anggaran Plafon Disesuaikan atas Kondisi Mendesak pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kondisi sejumlah pohon menjadi sorotan Nurul saat dirinya meninjau langsung kawasan pembangunan Taman Rajekwesi. Di lokasi terlihat batang dan bagian pohon yang telah dipotong, sementara sejumlah pohon lainnya masih berada di sekitar area pekerjaan.

Nurul mempertanyakan penanganan pohon-pohon tersebut. Menurutnya, pohon yang sudah berukuran besar tidak semestinya diperlakukan sembarangan, terlebih jika masih memungkinkan untuk dipindahkan dan diselamatkan.

“Saya itu mulai menanam dari kecil jadi besar,” ujar Nurul saat berada di lokasi.

Ia kemudian menyinggung kemungkinan pohon yang masih bagus untuk dipindahkan ke lokasi pembibitan.

“Kalau ada taman masih bagus, bisa dibawa ke pembibitan,” katanya.

Namun, persoalan tidak berhenti pada pohon yang telah ditebang. Nurul juga mempertanyakan proses pemindahan pohon yang menurutnya harus memperhatikan kondisi akar agar tanaman memiliki peluang untuk tetap hidup.

“Sudah potongan akarnya tidak ada dan dibungkus pakai sak,” ujarnya.

Bahkan, Nurul mempertanyakan bagaimana pohon besar dapat dipindahkan apabila akar tanaman tidak ditangani dengan baik.

“Lima menit dipotong selesai, tetapi penanamannya susah lo ini,” katanya.

Wabup Langsung Hubungi Dinas PU Cipta Karya

Di tengah sidak, Nurul kemudian mengambil telepon. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menghubungi Dinas PU Cipta Karya untuk menanyakan persoalan yang terjadi di lokasi pembangunan Taman Rajekwesi.

Langkah tersebut dilakukan setelah Nurul mendengar penjelasan mengenai penanganan pohon yang terdampak pekerjaan.

Dalam percakapan di lokasi, Nurul juga menyinggung persoalan koordinasi. Ia mempertanyakan proses pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi yang menurutnya semestinya dilakukan sejak awal.

“Waktu gotong, waktu ngeruk tidak ada koordinasi sama sekali,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan perencanaan pembangunan lantaran terdapat pohon-pohon besar yang kemudian terdampak pekerjaan.

“Pohon besar-besar kok ambyar, itu gimana perencanaannya?” ujarnya.

“Kalau Pohon Besar Jangan Asal Potong”

Nurul Azizah menegaskan bahwa keberadaan pohon besar harus menjadi perhatian dalam setiap pembangunan, terlebih kondisi Bojonegoro yang cukup panas.

“Pokoknya sekarang kalau ada pembangunan apa aja, ada pohon besar tolong diperhatikan,” tegasnya.

Menurutnya, menebang pohon memang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun, untuk mendapatkan kembali pohon berukuran besar membutuhkan waktu bertahun-tahun.

“Kalau memotong cepat, tapi tanaman yang susah. Bojonegoro panas gini,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan agar pohon besar tidak ditebang secara sembarangan.

“Kalau pohon besar-besar jangan asal potong,” tegas Nurul.

Sidak tersebut menunjukkan perhatian Wakil Bupati Bojonegoro terhadap aspek lingkungan dalam pembangunan Taman Rajekwesi. Persoalan penebangan dan pemindahan pohon menjadi salah satu catatan yang langsung diklarifikasi Nurul dengan menghubungi Dinas PU Cipta Karya.

Sementara itu, terkait alasan penebangan, jumlah pohon yang ditebang, pihak yang melakukan penebangan, serta apakah sebelumnya telah ada koordinasi dan perencanaan khusus terkait pohon-pohon tersebut, masih perlu penjelasan dari pihak teknis dan pelaksana pembangunan.

Artikel Wabup Bojonegoro Sidak Taman Rajekwesi, Soroti Pohon Besar Ditebang pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Dalam dialog tersebut, Jefri Mubarok, pengamat ruang tata kota dari Kelurahan Karangpacar, menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah terkait pembangunan JLS. Salah satunya menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat dan ratusan pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonominya di sepanjang jalur lama.

Jefri juga mendorong agar pembangunan JLS tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur untuk mengurai lalu lintas, tetapi juga harus disiapkan sebagai bagian dari pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di Bojonegoro.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan pembangunan JLS merupakan bagian dari perencanaan yang telah dilakukan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, rencana tersebut juga lahir dari kebutuhan dan keresahan masyarakat terhadap kondisi lalu lintas serta perkembangan wilayah Bojonegoro.

“Karena pembangunan JLS ini sudah direncanakan dari periode-periode sebelumnya dan berdasar pada keresahan masyarakat,” ujar Bupati Wahono.

Namun, pemerintah tidak ingin pembangunan JLS justru mematikan aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini berkembang di jalur lama.

Karena itu, Pemkab Bojonegoro menyiapkan pengembangan kawasan ekonomi baru yang diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan.

Salah satu kawasan yang disebut dalam dialog tersebut adalah koridor Balen–Leran–Ngujo. Kawasan ini diarahkan untuk menjadi bagian dari pengembangan ekonomi baru seiring dengan pembangunan dan perkembangan jaringan jalan di Bojonegoro.

Persoalan keberlangsungan UMKM menjadi perhatian karena perubahan arus kendaraan akibat keberadaan JLS berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan di jalur lama. Pemerintah dituntut memastikan penataan infrastruktur berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain persoalan JLS, dalam Sapa Bupati edisi VI tersebut masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain, mulai dari tata kota, infrastruktur, lalu lintas, UMKM dan PKL, pelayanan publik hingga program kesejahteraan masyarakat.

Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pembangunan Bojonegoro harus dilakukan dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat.

“Kita berdua (Bupati dan Wabup) tidak bisa membangun Bojonegoro tanpa adanya sinergi dari seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
(Red)

Artikel JLS Bojonegoro Jadi Sorotan, Pemkab Siapkan Kawasan Ekonomi Baru Balen–Leran–Ngujo pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Malowopati Kabupaten Bojonegoro tersebut mengusung tema “Menata Kota, Memudahkan Warga”. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan, kebutuhan, maupun aspirasi kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

Sejumlah warga dari berbagai wilayah hadir dalam forum tersebut dengan membawa persoalan yang beragam, mulai dari bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, kebutuhan fasilitas umum, hingga persoalan pelayanan dan komunikasi dengan pemerintah daerah.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengapresiasi masyarakat yang hadir dan berani menyampaikan persoalannya secara langsung. Menurutnya, pemerintah perlu mendengar kondisi masyarakat dari dekat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang hadir dan menyampaikan langsung kebutuhan serta persoalannya. Pemerintah ingin membantu dan memudahkan masyarakat. Karena itu, setiap persoalan perlu kita dudukkan bersama, kita diskusikan, kemudian kita cari solusi yang terbaik,” ujar Wahono.

Baca Juga: Video 41 Detik Beredar, Truk KDMP Sumbangtimun Angkut Ketela, Warga Sebut Milik Suami Kades

Dalam sesi dialog, Susana, warga Desa Talok, Kecamatan Kalitidu menyampaikan permintaan perhatian pemerintah terkait bantuan BLT serta program Gayatri bagi masyarakat di wilayahnya.

Sementara itu, Manan, Ketua LSM PIRB, menyampaikan persoalan terkait tindak lanjut surat permohonan audiensi yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Bupati Bojonegoro. Ia mempertanyakan belum adanya balasan terhadap surat tersebut hingga forum Sapa Bupati berlangsung.

Aspirasi lainnya disampaikan Solikin dari Kecamatan Kanor, yang berharap pemerintah daerah dapat membantu kebutuhan pembangunan musala di wilayahnya.

Beragam persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di Bojonegoro cukup beragam dan membutuhkan penanganan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Menanggapi aspirasi warga, Wahono mengatakan seluruh persoalan akan dilihat dan dibahas satu per satu. Pemerintah daerah akan mengoordinasikan persoalan yang dapat segera ditindaklanjuti dengan perangkat daerah terkait.

“Yang disampaikan masyarakat akan kami lihat satu per satu. Mana yang bisa segera ditindaklanjuti akan kita koordinasikan dengan perangkat daerah terkait. Yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, kita dudukkan bersama agar solusinya tepat,” kata Wahono.

Selain menyerap aspirasi warga, dalam forum tersebut Wahono juga menyampaikan rencana pembenahan tata kelola kawasan perkotaan, termasuk kawasan Alun-Alun Bojonegoro dan keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Menurutnya, penataan kota harus tetap memperhatikan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

Pemerintah, kata Wahono, ingin menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata dan nyaman tanpa menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah.

“Penataan kota akan kita benahi. Aspirasi para PKL juga akan kita perhatikan. Kita ingin kota lebih tertata dan nyaman, tetapi masyarakat yang mencari nafkah juga harus tetap mendapat ruang. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu duduk bersama untuk mencari pola yang baik,” ujarnya.

Artikel Sapa Bupati Edisi VI, Setyo Wahono Serap Aspirasi Warga Bojonegoro pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Proyek ini bukan sekadar membangun jalan baru untuk mengurai kepadatan kendaraan di pusat kota. Dalam konsep yang sedang dimatangkan, JLS diproyeksikan menjadi jalur alternatif kendaraan besar sekaligus membuka akses menuju kawasan-kawasan baru di wilayah selatan Bojonegoro.

Keseriusan Pemkab terlihat dari masuknya Rp30 miliar untuk pengadaan lahan JLS dalam Perubahan APBD 2026.

Angka tersebut terungkap dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasan pada 7 Agustus 2026, sejumlah alokasi anggaran disesuaikan, salah satunya tambahan Rp30 miliar untuk pengadaan lahan JLS.

Namun, angka Rp30 miliar tersebut bukan total biaya pembangunan JLS. Anggaran itu merupakan bagian awal untuk mendukung proses pengadaan tanah sebelum pembangunan fisik dimulai.

APBD Berubah, JLS Masuk Prioritas

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Bojonegoro direncanakan menjadi sekitar Rp4,389 triliun, turun sekitar Rp176,685 miliar atau 3,87 persen dibandingkan target awal.

Belanja daerah juga turun menjadi sekitar Rp6,250 triliun, berkurang sekitar Rp249,096 miliar atau 3,83 persen.

Di tengah penyesuaian tersebut, sejumlah pos mendapatkan tambahan anggaran.

Rinciannya antara lain:
Rp30 miliar untuk pengadaan lahan JLS.
Rp15 miliar tambahan untuk PU Bina Marga.
Rp10 miliar tambahan untuk Dinas Pendidikan.
Rp3 miliar tambahan untuk Dinas Kesehatan.
Rp3 miliar tambahan untuk PU Sumber Daya Air.
Rp6,75 miliar tambahan untuk Sekretariat DPRD.
Rp17,34 miliar penyesuaian Belanja Tidak Terduga.

Sementara Dinas Cipta Karya mengalami pengurangan sekitar Rp8,5 miliar.
Dengan demikian, tambahan Rp30 miliar untuk JLS menjadi bagian dari penentuan ulang prioritas belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026.

JLS Dirancang Bukan Sekadar Jalan Lingkar

Konsep JLS yang sedang dimatangkan memiliki skala yang cukup besar.
Dalam kajian teknis LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), JLS direncanakan memiliki panjang sekitar 19 kilometer, dengan empat lajur dan satu median, serta ruang milik jalan atau right of way (ROW) sekitar 26 meter.

JLS juga dirancang dilengkapi dua flyover, masing-masing di sisi barat dan timur.
Flyover tersebut diproyeksikan untuk mendukung konektivitas dengan jalur kereta api dan jalan nasional.

Konsep ini menunjukkan bahwa JLS tidak hanya diproyeksikan sebagai jalan alternatif, tetapi sebagai bagian dari sistem konektivitas baru Bojonegoro.
Pemkab sebelumnya juga meminta desain JLS dibuat efisien dan minimalis namun tetap visioner, termasuk mempertimbangkan efisiensi lahan dan struktur.

Panjang JLS Masih Perlu Diperjelas

Ada satu hal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Pemkab, yakni panjang trase JLS.

Dalam informasi Pemkab pada Maret 2026, koridor JLS disebut membentang dari Ngujo, Kecamatan Kalitidu hingga Proliman, Kecamatan Kapas, dengan panjang sekitar 37 kilometer.

Sementara informasi teknis LKFT UGM pada April 2026 menyebut rancangan JLS sekitar 19 kilometer.

Perbedaan angka tersebut perlu dijelaskan agar publik tidak menggunakan dua acuan berbeda.

Apakah 37 kilometer merupakan koridor atau rencana awal, sedangkan 19 kilometer merupakan panjang trase utama berdasarkan desain terbaru?
Atau terdapat perubahan konsep setelah studi kelayakan dan penyusunan DED?
Jawaban tersebut penting karena panjang trase akan berhubungan langsung dengan kebutuhan lahan, biaya konstruksi dan besarnya anggaran proyek.

16 Desa Masuk Daftar Sementara

Perkembangan terbaru menunjukkan terdapat sekitar 16 desa di empat kecamatan yang masuk daftar sementara wilayah yang berpotensi dilintasi JLS.
Wilayah tersebut mencakup Kecamatan Balen, Sukosewu, Kapas dan Dander.
Namun daftar tersebut belum final.

Pemkab masih menunggu penyelesaian Detail Engineering Design (DED) serta asistensi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk jalan nasional dan PT KAI.
Dengan kondisi tersebut, kepastian bidang tanah yang akan terdampak masih menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah sebelum pengadaan lahan dilakukan secara penuh.

Harga Tanah Mulai Bergerak

Rencana pembangunan JLS juga menjadi perhatian karena harga tanah di sejumlah wilayah sekitar calon trase mulai mengalami perubahan.

Di wilayah Dusun Bogo, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, misalnya, harga tanah dilaporkan telah mencapai sekitar Rp1 juta per meter persegi. Sementara nilai NJOP disebut berada di kisaran Rp110 ribu per meter persegi.
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara harga pasar dan NJOP.

Namun, harga pasar Rp1 juta per meter persegi tidak otomatis menjadi nilai yang akan dibayarkan pemerintah dalam pengadaan tanah JLS.

Nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah memiliki mekanisme penilaian tersendiri dan dapat mempertimbangkan berbagai objek yang terdampak, bukan hanya tanah.

Karena itu, yang menjadi penting untuk dibuka pemerintah adalah dasar perhitungan anggaran Rp30 miliar tersebut.

Apakah Pemkab sudah memiliki hasil appraisal?

Jika sudah, berapa nilai tanah yang digunakan sebagai dasar perhitungan?

Jika belum, bagaimana pemerintah menghitung kebutuhan anggaran Rp30 miliar untuk pengadaan tanah pada 2026?

Rp30 Miliar Akan Membebaskan Berapa Tanah?

Pertanyaan berikutnya adalah berapa luas lahan yang dapat dibebaskan dengan anggaran Rp30 miliar tersebut.

Berapa jumlah bidang tanah yang menjadi target?

Berapa jumlah pemilik yang terdampak?

Dan berapa total kebutuhan anggaran pengadaan tanah untuk seluruh trase?

Pertanyaan tersebut penting karena Rp30 miliar merupakan anggaran tahap awal, bukan total biaya pembebasan lahan JLS.

Nilainya juga tidak bisa dihitung sederhana dengan membagi Rp30 miliar dengan harga pasar Rp1 juta per meter persegi.

Selain adanya mekanisme penilaian tersendiri, pengadaan tanah dapat mencakup komponen lain seperti bangunan, tanaman maupun objek lain yang terdampak sesuai ketentuan.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka berapa luas lahan yang ditargetkan dibebaskan menggunakan Rp30 miliar tersebut dan dasar perhitungannya.

Jangan Sampai Trase Tidak Pasti, Masyarakat Menunggu

Persoalan harga tanah menjadi semakin penting karena trase JLS masih dalam tahap pematangan.

Ketika sebuah wilayah masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur besar, ekspektasi terhadap kenaikan nilai tanah dapat muncul.

Di sisi lain, masyarakat yang tanahnya berada di sekitar calon trase membutuhkan kepastian.

Mereka perlu mengetahui apakah bidang tanahnya terdampak, kapan pengadaan dimulai, bagaimana nilai ganti kerugian dihitung dan kapan pembayaran dilakukan.

Karena itu, transparansi menjadi penting sejak tahap awal.
Pemerintah tidak hanya perlu menjelaskan di mana JLS akan dibangun, tetapi juga berapa tanah yang dibutuhkan, berapa anggaran yang disiapkan dan bagaimana nilai ganti kerugian nantinya ditentukan.

Flyover Mulai Dipersiapkan

Keseriusan proyek JLS juga terlihat dari mulai masuknya infrastruktur pendukung dalam perencanaan.

Tim LKFT UGM pada Agustus 2026 telah melakukan peninjauan lokasi yang diproyeksikan menjadi Flyover Barat dan Flyover Timur.

Survei tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pembangunan flyover terintegrasi dengan JLS.

Keberadaan dua flyover tentu akan menjadi salah satu komponen penting dalam kebutuhan anggaran proyek.

Namun, hingga kini total kebutuhan biaya JLS secara keseluruhan belum dipublikasikan secara resmi.

Berapa Total Anggaran JLS hingga 2030?

Pemkab menargetkan pembangunan fisik JLS mulai 2027 dan berlangsung secara multiyears hingga 2030.

Artinya, Rp30 miliar pada 2026 hanyalah langkah awal.

Pemerintah masih harus menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan badan jalan, flyover, jembatan, drainase, fasilitas pendukung serta pengadaan lahan pada tahap berikutnya.

Pemkab sebelumnya menjelaskan bahwa penyusunan DED diperlukan untuk mendapatkan spesifikasi teknis dan estimasi konstruksi yang lebih akurat.

Karena itu, angka total kebutuhan proyek belum tepat jika ditebak sebelum desain final dan perhitungan teknis selesai.

Namun, publik tetap membutuhkan gambaran mengenai berapa estimasi total biaya yang harus disiapkan dari APBD Bojonegoro selama proyek berjalan hingga 2030.

Terlebih, kemampuan fiskal daerah juga menjadi pertimbangan penting dalam proyek multiyears.

JLS dan Masa Depan Bojonegoro Selatan

Jika terealisasi, JLS berpotensi mengubah wajah Bojonegoro.
Kendaraan besar yang selama ini masuk ke kawasan perkotaan diharapkan dapat dialihkan melalui jalur lingkar sehingga tekanan lalu lintas di pusat kota berkurang.

Namun manfaat yang ingin dicapai tidak berhenti pada persoalan kemacetan.
JLS diharapkan membuka akses baru menuju wilayah selatan dan mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru.

Kawasan yang sebelumnya berada di luar pusat aktivitas kota berpotensi berkembang menjadi kawasan perdagangan, jasa, pergudangan maupun aktivitas ekonomi lainnya.

Karena itu, JLS dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab untuk mengubah pola konektivitas sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro.

Tantangan Besar Menanti

Rencana besar tersebut kini memasuki fase penting.
Pemkab harus memastikan DED selesai, trase ditetapkan, pengadaan tanah berjalan transparan, serta kebutuhan anggaran dihitung secara realistis.
DPRD juga perlu memastikan proyek multiyears tersebut memiliki dasar perhitungan dan target yang jelas.

Sementara masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tanah yang berada di sekitar calon trase.

JLS bukan proyek baru. Rencana pembangunan jalan lingkar sebelumnya telah masuk RPJMD Bojonegoro 2018–2023, namun belum terealisasi. Kini proyek tersebut kembali didorong dan ditargetkan mulai dibangun pada 2027.
Jika target itu terealisasi, maka 2026 menjadi tahun penting karena menjadi fase pematangan desain sekaligus awal pengadaan lahan.

Rp30 miliar menjadi langkah pertama.

Namun ukuran sebenarnya dari proyek ini baru akan terlihat ketika Pemkab membuka secara transparan trase final, luas lahan yang dibutuhkan, hasil appraisal, total kebutuhan pembebasan tanah, serta estimasi biaya pembangunan JLS dan dua flyover hingga 2030.

Sebab JLS bukan hanya tentang membangun jalan.
Ini adalah rencana besar untuk mengubah arus kendaraan, membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru dan membentuk wajah Bojonegoro Selatan dalam beberapa tahun ke depan.

Artikel Rencana Besar JLS Bojonegoro: Rp30 Miliar untuk Lahan, Empat Lajur, Dua Flyover dan Target Tuntas 2030 pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Sedikitnya 1.500 pencari kerja datang untuk mencari informasi sekaligus memanfaatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan dari sejumlah perusahaan yang membuka lowongan.

Suasana jobfair tampak ramai sejak kegiatan berlangsung. Para pencari kerja terlihat mendatangi stan perusahaan satu per satu untuk menggali informasi mengenai posisi yang tersedia, persyaratan hingga kualifikasi yang dibutuhkan.

Tidak sedikit pula pencari kerja yang datang bersama orang tua. Mereka turut mendampingi anaknya dalam menentukan pilihan pekerjaan maupun mencari informasi perusahaan yang sesuai.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, mengatakan antusiasme masyarakat menunjukkan masih tingginya kebutuhan terhadap akses informasi dan peluang kerja.

Menurutnya, jobfair menjadi ruang pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan.

“Jobfair ini bertujuan menjembatani para pencari kerja agar dapat melamar pekerjaan sesuai bakat dan minat pada perusahaan yang tersedia. Di sisi lain, kegiatan ini juga membantu perusahaan mendapatkan kandidat potensial sesuai kebutuhan kualifikasinya,” ujar Mahmudi.

Dinperinaker Bojonegoro menargetkan kegiatan jobfair dapat digelar sebanyak tiga kali sepanjang 2026. Langkah tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan sekaligus membantu perusahaan memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Mahmudi menyebut jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bojonegoro saat ini mencapai 843.465 orang. Jumlah tersebut meningkat 56.070 orang dibandingkan Agustus 2024.

Sementara jumlah penduduk yang bekerja pada 2026 tercatat sebanyak 810.528 orang, atau bertambah 57.918 orang dibandingkan Agustus 2024.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Bojonegoro mencapai 78,61 persen, meningkat 4,75 poin persentase dibandingkan Agustus 2024.

Di sisi lain, Pemkab Bojonegoro menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2026 berada di angka 3,7 persen.

Baca Juga:Rayakan Hari Pelanggan Nasional, Melalui Light Up The Dream, PLN UP3 Bojonegoro Nyalakan Terang dan Wujudkan Mimpi Warga Kurang Mampu

Untuk menghadapi persaingan dunia kerja, Dinperinaker tidak hanya mendorong masyarakat menguasai kemampuan teknis. Pencari kerja juga diminta memperkuat soft skill.

Kemampuan komunikasi, beradaptasi, bekerja sama dalam tim serta kesiapan menghadapi proses rekrutmen dinilai menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan.

“Kami siap mengawal para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan terbaik sesuai keinginan dan kemampuan kompetensi yang dimiliki,” kata Mahmudi.

Mahmudi juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membantu anak menentukan pilihan karier.

Menurutnya, masih ditemukan pencari kerja yang belum memiliki gambaran jelas mengenai pekerjaan yang ingin ditekuni. Karena itu, dukungan keluarga diperlukan agar pilihan pekerjaan dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan.

“Dukungan orang tua juga penting, karena tidak sedikit pencari kerja yang masih bingung menentukan pilihan karena yang bingung bahkan orangtuanya sendiri,” ujarnya.

Dinperinaker juga menyediakan kanal informasi untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi lowongan kerja. Informasi tersebut dapat dipantau melalui Instagram @bejo_bjn dan TikTok @dinperinaker.bojonegoro.

Selain informasi lowongan, kanal tersebut juga menyampaikan perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta informasi ketenagakerjaan lainnya.

Masyarakat juga dapat bergabung dalam komunitas informasi lowongan kerja melalui grup WhatsApp maupun berkonsultasi langsung dengan Dinperinaker Kabupaten Bojonegoro.

Bejo Career Day 2026 tidak hanya menjadi tempat pencari kerja berburu lowongan.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar pengumuman hasil tes seleksi Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Tahap II Tahun 2026.

Selain itu, peserta memperoleh pembekalan melalui Talkshow Job Ready dengan tema “Strategi Menembus Dunia Kerja dan Menjadi Kandidat Pilihan”.

Talkshow tersebut menghadirkan Cynthia Cecilia, Co-founder Jobhun, yang bergerak di bidang rekrutmen dan pengembangan karier.

Dinperinaker juga menggandeng 14 asosiasi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ketenagakerjaan di Bojonegoro.

Salah satu pencari kerja, Nanda, warga Kecamatan Sumberrejo, mengaku terbantu dengan adanya jobfair tersebut.

Menurutnya, pencari kerja bisa mendapatkan informasi secara langsung dari perusahaan, termasuk mengenai posisi yang tersedia dan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Saya merasa bisa langsung mencari informasi pekerjaan dan persyaratan dari perusahaan yang ada di sini. Semoga saya bisa segera mendapatkan pekerjaan langsung dari sini,” ujar Nanda.

Melalui Bejo Career Day 2026, Pemkab Bojonegoro berharap pertemuan antara pemerintah, dunia usaha dan pencari kerja tidak berhenti pada kegiatan jobfair.

Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka semakin banyak kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

Artikel Jobfair Bojonegoro Diserbu 1.500 Pencari Kerja, Pemkab Targetkan Tiga Kali Digelar Sepanjang 2026 pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Pemkab Bojonegoro kemudian menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan pedagang daging, jagal, supplier sapi, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (20/8/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Pertemuan membahas sejumlah persoalan yang saat ini terjadi di lapangan, mulai dari kelangkaan sapi, kenaikan harga daging, hingga penataan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam audiensi, harga daging sapi yang sebelumnya berada di kisaran Rp125.000 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp140.000 per kilogram.

Kondisi tersebut disebut tidak lepas dari terbatasnya ketersediaan sapi. Stok ternak disebut mengalami penurunan setelah momentum Iduladha, sementara dampak panjang penyakit mulut dan kuku (PMK) serta Lato-Lato juga turut memengaruhi populasi dan ketersediaan sapi.

Selain itu, persaingan harga dengan pembeli dari luar daerah menjadi persoalan lain. Supplier sapi dari luar Bojonegoro disebut berani menawarkan harga lebih tinggi sehingga berpotensi membuat sapi lokal terserap keluar daerah.

Pemkab Tegaskan Pemotongan Sapi Wajib di RPH

Di tengah persoalan pasokan dan kenaikan harga tersebut, Pemkab Bojonegoro mengambil langkah penataan pemotongan hewan. Salah satu kesepakatan utama dalam rapat adalah seluruh proses pemotongan sapi diarahkan dilakukan di RPH sebagai tempat resmi pemotongan hewan.

Pemotongan sapi di luar RPH nantinya akan ditertibkan oleh Satpol PP bersama aparat penegak hukum.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan, pemerintah tidak ingin kebijakan penataan tersebut justru mengganggu rantai pasok daging yang selama ini berjalan. Namun, seluruh pelaku usaha tetap diminta mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Kesepakatan hari ini, RPH buka sesuai dengan kesepakatan dan menjadi satu-satunya tempat pemotongan hewan. Kalau ada yang memotong di luar RPH, akan kita tertibkan,” tegas Nurul Azizah.

Selain penataan lokasi pemotongan, pemeriksaan kesehatan sapi juga tetap menjadi perhatian. Setiap sapi yang akan dipotong harus melalui pemeriksaan dokter hewan. Hewan yang kondisinya tidak memenuhi persyaratan tidak akan diloloskan untuk dipotong.

Pemkab juga menekankan larangan pemotongan sapi betina produktif. Kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan populasi sapi dan mencegah semakin berkurangnya stok ternak di daerah.

Sementara sapi betina yang dinyatakan mandul atau tidak produktif dapat dipertimbangkan untuk dipotong sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Daging Mengacu HAP

Terkait kenaikan harga daging di tingkat konsumen, Pemkab bersama pelaku usaha juga membahas penyesuaian harga dengan mengacu pada Harga Acuan Pembelian (HAP).

Kisaran harga yang menjadi acuan berada di angka Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.

Namun, penyesuaian harga tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan pemenuhan ketentuan dalam proses penyembelihan maupun pemeriksaan kesehatan hewan.

Pemkab tidak ingin persoalan kenaikan harga daging hanya dilihat dari sisi pedagang maupun konsumen. Ketersediaan sapi, keberlangsungan usaha jagal dan supplier, kesehatan hewan, hingga keberlanjutan populasi ternak juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.

Pedagang Tegaskan Libur Jualan Bukan Demonstrasi

Dalam audiensi tersebut, perwakilan pedagang juga menjelaskan mengenai aksi libur berjualan yang sebelumnya dilakukan.

Para pedagang menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela dan bukan merupakan aksi demonstrasi. Libur berjualan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenaikan harga daging terjadi akibat kondisi pasokan sapi yang sedang terbatas.

Perwakilan jagal juga mengapresiasi langkah Pemkab Bojonegoro yang membuka ruang audiensi antara pemerintah dengan pelaku usaha.

Mereka berharap hasil kesepakatan tidak berhenti pada rapat, tetapi dapat dilaksanakan bersama. Komunikasi antara pemerintah, supplier, jagal, pedagang, dan pengelola RPH juga diharapkan terus diperkuat.

RPH Akan Ditata dengan Teknologi Baru

Penataan RPH di Bojonegoro juga akan terus dilakukan. Pemkab menargetkan sistem pemotongan menggunakan restraining box dan rel pemotongan mulai diterapkan pada tahun depan.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan, kebersihan, sekaligus memperlancar proses pemotongan hewan.

Wabup Nurul Azizah menegaskan, penataan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pedagang, supplier, jagal, pengelola RPH, dan masyarakat sebagai konsumen.

Di sisi lain, Pemkab Bojonegoro juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas ketersediaan serta pemerataan populasi sapi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pasokan ternak di Bojonegoro. Dengan pasokan yang lebih stabil, diharapkan gejolak harga daging sapi dapat ditekan tanpa mengganggu keberlangsungan usaha masyarakat.

Kini, persoalan harga daging sapi di Bojonegoro tidak hanya menyangkut naiknya harga di pasar. Terbatasnya sapi, persaingan pembelian dari luar daerah, keberlanjutan populasi ternak, hingga penataan pemotongan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Artikel Harga Daging Sapi Naik hingga Rp140 Ribu, Pemkab Bojonegoro Tegaskan Pemotongan Wajib di RPH pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Pantauan NewsBojonegoro.com, Rabu (19/8/2026), saat jam kerja, tidak terlihat adanya pekerja yang melakukan aktivitas pembangunan di lokasi jembatan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai perkembangan pekerjaan proyek yang hingga kini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara normal.

Selain minimnya aktivitas pekerja, kondisi jembatan darurat yang selama ini digunakan masyarakat juga mulai memprihatinkan. Sejumlah bagian kayu yang menjadi material jembatan darurat terlihat mulai lapuk dan membutuhkan perhatian, terutama karena jembatan tersebut masih menjadi akses penting bagi masyarakat yang melintas.

Kondisi tersebut menjadi semakin ironis karena pembangunan jembatan ini sebelumnya telah mendapat perhatian langsung dari Pemkab Bojonegoro.

Pada April 2026, Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah bersama tim teknis dari sejumlah perangkat daerah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Dalam peninjauan tersebut, Pemkab meminta agar pembangunan jembatan segera dituntaskan dengan tetap memperhatikan standar, kualitas mutu pekerjaan, kondisi alam, serta aspek keselamatan masyarakat.

Jembatan tersebut diketahui merupakan proyek yang mendapatkan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, dengan nilai sekitar Rp2,14 miliar.

Namun, perjalanan pembangunan jembatan tersebut tidak berjalan mulus. Proyek sempat mengalami kendala hingga dilakukan evaluasi dan pembongkaran pada sejumlah bagian pekerjaan.

Pemerintah Kecamatan Dander sebelumnya juga menyampaikan bahwa kondisi alam menjadi salah satu kendala dalam proses pembangunan. Luapan air dan kondisi aliran sungai di sekitar lokasi disebut turut memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Meski demikian, persoalan teknis tersebut semestinya tidak membuat masyarakat kehilangan kepastian mengenai kapan jembatan tersebut dapat diselesaikan dan digunakan secara aman.

Terlebih, hasil monitoring dan evaluasi teknis sebelumnya menemukan sejumlah bagian yang masih perlu disempurnakan. Di antaranya berkaitan dengan penyesuaian spesifikasi material dan dimensi papan jembatan agar memenuhi standar keselamatan.

Inspektorat Bojonegoro juga disebut ikut mengawal tindak lanjut atas catatan teknis tersebut. Artinya, persoalan pembangunan jembatan Ngablak bukan lagi sekadar menjadi perhatian pemerintah desa, tetapi telah mendapat pengawasan dari pemerintah daerah.

Kontraktor Dipertanyakan

Kondisi di lapangan pada Rabu (19/8/2026) kemudian memunculkan pertanyaan lebih serius. Setelah dilakukan sidak dan evaluasi oleh Pemkab serta Kecamatan Dander, mengapa pada jam kerja tidak terlihat aktivitas pekerja di lokasi?

Apakah pekerjaan memang sedang dihentikan sementara karena menunggu penyelesaian persoalan teknis, atau terdapat kendala lain dalam pelaksanaan proyek?

Pertanyaan tersebut penting dijawab karena proyek menggunakan anggaran publik dengan nilai sekitar Rp2,14 miliar.

Pemkab sebelumnya juga telah menegaskan pentingnya kualitas dan keselamatan dalam pembangunan jembatan tersebut. Namun, apabila kondisi lapangan masih minim aktivitas sementara jembatan darurat yang digunakan masyarakat mulai lapuk, maka masyarakat berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Apalagi jembatan ini memiliki fungsi penting sebagai penghubung aktivitas warga Desa Ngablak dan Desa Ngulanan.

NewsBojonegoro.com juga belum memperoleh keterangan secara jelas mengenai identitas perusahaan pelaksana pekerjaan, nilai kontrak final, konsultan pengawas, maupun progres pekerjaan terakhir berdasarkan dokumen kontrak.

Hal ini menjadi penting untuk dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, berapa lama masa pengerjaannya, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat pekerjaan yang harus diperbaiki.

Jangan Sampai Sidak Berhenti di Peninjauan

Sidak pemerintah semestinya tidak berhenti pada peninjauan lokasi. Setelah ditemukan persoalan teknis, masyarakat tentu berharap ada tindak lanjut yang nyata dan terukur.

Sebab, persoalan pembangunan jembatan bukan hanya menyangkut proyek fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan warga yang setiap hari menggunakan akses tersebut.

Kayu jembatan darurat yang mulai lapuk juga menjadi alarm tersendiri. Jika akses tersebut masih digunakan masyarakat sementara pembangunan jembatan permanen belum selesai, kondisi jembatan darurat semestinya menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak pelaksana.

Kini masyarakat tinggal menunggu jawaban: kapan Jembatan Ngablak–Ngulanan benar-benar selesai dan dapat digunakan secara aman?

Dan yang tak kalah penting, mengapa setelah berulang kali mendapat perhatian dan sidak pemerintah, aktivitas pengerjaan di lokasi masih tidak terlihat saat jam kerja?

Hingga berita ini ditulis, NewsBojonegoro.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Pemerintah Desa Ngablak, Kecamatan Dander, dinas teknis terkait, serta pihak pelaksana pekerjaan mengenai kondisi dan progres pembangunan jembatan tersebut.

Artikel Sudah Disidak Pemkab dan Kecamatan, Pengerjaan Jembatan Ngablak–Ngulanan Kembali Disorot pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Malam tasyakuran tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tokoh agama dan tamu undangan.

Turut hadir Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Ketua MUI Bojonegoro KH. Alamul Huda Masyhur, Ketua FKUB Bojonegoro Drs. H. Hanafi bersama jajaran perwakilan berbagai agama, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan malam tasyakuran setiap 16 Agustus bukan sekadar agenda seremonial di tingkat kabupaten. Tradisi tersebut juga berlangsung hingga tingkat desa, RT dan RW di seluruh wilayah Bojonegoro.

“Setiap tanggal 16 Agustus malam selalu dilaksanakan tasyakuran dan ini tidak hanya di Pendopo Kabupaten, tapi juga di balai desa, di RT dan di tingkat RW di seluruh Kabupaten Bojonegoro mengadakan tasyakuran,” ujar Setyo Wahono.

Menurutnya, tasyakuran menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu bangsa. Selain itu, momentum tersebut juga menjadi ruang refleksi atas apa yang telah dilakukan dan perjuangan yang masih harus dilanjutkan.

“Ini merupakan bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada para pahlawan, sekaligus menjadikan refleksi tentang apa yang sudah kita lakukan dan harus kita perjuangkan ke depan,” lanjut pria asli Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo tersebut.

Kemerdekaan Harus Memberi Kesempatan yang Setara

Bupati Setyo Wahono menegaskan, kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan panjang yang mengorbankan air mata, jiwa dan raga para pendahulu bangsa.

Karena itu, menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati setiap tahun. Makna kemerdekaan harus diwujudkan dengan memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup, berkembang dan menentukan masa depannya.

“Kemerdekaan yang bisa kita maknai hari ini adalah setiap warga negara atau masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk hidup, berkembang, bermartabat, dan juga mampu dan bisa menentukan masa depannya. Sementara pemerintah harus hadir melindungi dan memastikan tidak ada rakyat yang tertinggal,” tegasnya.

Setyo Wahono mengatakan, tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Perjuangan di era kemerdekaan, lanjut dia, harus diarahkan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan dan berbagai bentuk kesenjangan.

“Maka, tugas kita pada hari ini dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan kerja yang nyata, dan harus kita maknai bahwa sebagai perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk kesenjangan,” ungkapnya.

Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Jadi Perhatian

Bupati juga menekankan pentingnya memastikan setiap anak di Bojonegoro mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang baik. Selain itu, setiap keluarga harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja maupun mengembangkan usaha.

Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan ruang bagi pelaku UMKM, petani, pedagang serta berbagai sektor ekonomi agar dapat tumbuh dan berkembang.

“Kita punya kewajiban untuk memastikan setiap anak-anak Bojonegoro mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik, setiap keluarga mendapat pelayanan kesehatan yang layak, masyarakat memiliki kesempatan bekerja dan berusaha, serta para pelaku UMKM, petani, pedagang, dan seluruh sektor ekonomi mendapat ruang untuk berkembang,” terangnya.

Hadapi Perubahan Zaman dengan Inovasi dan Kolaborasi

Memasuki era perubahan yang semakin cepat, Setyo Wahono mengingatkan bahwa tantangan pembangunan juga semakin kompleks.

Perkembangan teknologi digital, persaingan ekonomi global, perubahan zaman hingga tuntutan terhadap pelayanan pemerintahan yang semakin terbuka dan berkualitas menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui inovasi, peningkatan kualitas kerja dan pelayanan, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Oleh karena itu, maka semangat kemerdekaan harus kita terjemahkan menjadi semangat untuk berinovasi, bekerja lebih baik, melayani lebih baik, dan membangun daerah secara berkelanjutan,” tuturnya.

Selain pembangunan, Bupati mengajak seluruh masyarakat Bojonegoro memperkuat semangat gotong royong dan persatuan.

Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan, pandangan, latar belakang maupun kepentingan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memutus persaudaraan.

“Kita tahu perbedaan pilihan, pandangan, latar belakang, dan kepentingan adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persaudaraan,” tegas Setyo Wahono.

Menurutnya, persoalan kemiskinan, peluang kerja dan penguatan kemandirian ekonomi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan tersebut seorang diri.

“Kita tahu bahwa tantangan kita ke depan, tantangan kita hari ini semakin banyak kemiskinan dan juga peluang kerja, penguatan kemandirian ekonomi, dan ini membutuhkan kolaborasi bersama, tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Hargai Jasa Veteran dan Para Pejuang

Mengakhiri sambutannya, Bupati Bojonegoro menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para veteran, pejuang, pendahulu bangsa serta seluruh masyarakat Bojonegoro yang telah memberikan pengabdian dan kontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para veteran, para pejuang, para pendahulu, serta seluruh masyarakat Bojonegoro yang telah memberikan pengabdian dan kontribusinya bagi kemajuan daerah dan bangsa ini,” pungkasnya.

Usai sambutan Bupati Bojonegoro, rangkaian malam tasyakuran HUT ke-81 Kemerdekaan RI dilanjutkan dengan pembacaan tahlil yang dipimpin Ketua MUI Bojonegoro KH. Alamul Huda Masyhur, kemudian dilanjutkan doa bersama.

Malam tasyakuran berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Momentum tersebut menjadi ruang untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus mengingat kembali perjuangan para pahlawan dan pendahulu bangsa.

Bagi Bojonegoro, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan yang lebih baik, gotong royong dan kolaborasi untuk memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil untuk maju dan berkembang. (Red.)

Artikel Malam Tasyakuran HUT ke-81 RI, Bupati Setyo Wahono Ajak Warga Bojonegoro Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata pertama kali tampil pada newsbojonegoro.