Dalam video tersebut, terlihat truk berwarna putih membawa muatan hasil pertanian dalam jumlah cukup banyak. Rekaman itu kemudian menjadi perhatian lantaran muncul informasi mengenai penggunaan armada KDMP tersebut untuk mengangkut hasil panen ketela.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penggunaan armada untuk mengangkut ketela tersebut bukan kali pertama terjadi.

Di kutip dari Jawakini.com, Seorang warga berinisial J mengungkapkan bahwa truk tersebut disebut sudah beberapa kali digunakan untuk mengangkut ketela. Bahkan, warga tersebut menyebut hasil panen yang diangkut berkaitan dengan keluarga Kepala Desa Sumbangtimun.

“Itu sudah sering dipakai mengangkut ketela, Mas. Yang punya [ketela] itu suaminya Kepala Desa,” ujar J.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin yang perlu diklarifikasi, mengingat armada tersebut diduga merupakan kendaraan yang diperuntukkan bagi kegiatan operasional KDMP.

Penggunaan armada untuk mengangkut hasil pertanian sendiri tidak serta-merta dapat disebut sebagai penyalahgunaan. Ketentuan mengenai KDMP memang mengatur fungsi logistik, termasuk pengangkutan hasil panen atau produksi anggota.

Karena itu, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan semata-mata truk KDMP digunakan mengangkut ketela, melainkan perlu diperjelas siapa pemilik hasil panen tersebut, dalam kapasitas apa armada digunakan, serta bagaimana mekanisme administrasi dan pembiayaannya.

Apabila pengangkutan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha atau layanan logistik KDMP, perlu diketahui apakah kegiatan tersebut tercatat sebagai kegiatan koperasi dan bagaimana mekanisme operasionalnya.

Sebaliknya, apabila armada digunakan untuk mengangkut hasil pertanian milik pribadi, perlu ada penjelasan mengenai dasar penggunaan kendaraan, termasuk apakah terdapat biaya penggunaan atau pemasukan yang dicatat sebagai pendapatan KDMP.

Terlebih, muncul keterangan warga yang menyebut hasil panen ketela tersebut berkaitan dengan suami Kepala Desa Sumbangtimun.

Hal tersebut tentu perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi adanya penggunaan fasilitas koperasi untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Kepala Desa Sumbangtimun hingga berita ini disusun masih dimintai konfirmasi mengenai penggunaan armada tersebut.

Konfirmasi yang diperlukan antara lain terkait status kendaraan, pemilik hasil panen ketela, tujuan pengangkutan, dasar penggunaan armada, serta ada atau tidaknya pembayaran maupun pencatatan transaksi dalam kas KDMP.

Keterangan dari Pemerintah Desa dan pengurus KDMP penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai penggunaan armada tersebut.

NewsBojonegoro.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Desa Sumbangtimun maupun pengurus KDMP terkait informasi yang beredar tersebut.

(red)

Artikel Video 41 Detik Beredar, Truk KDMP Sumbangtimun Angkut Ketela, Warga Sebut Milik Suami Kades pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya unggahan bernada kritik keras yang menyoroti kondisi infrastruktur jalan serta respons pemerintah desa yang dinilai berlebihan terhadap kritik masyarakat.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa kritik warga justru berujung pada pelaporan ke aparat penegak hukum.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Sumberagung, Putoyo, menegaskan bahwa dirinya tidak anti kritik. Namun, ia mempermasalahkan bentuk kritik yang menurutnya sudah mengarah pada serangan pribadi, bukan pada kebijakan pemerintah desa.

“Lah aku diutek-utekne, Mas. Itu kan sudah menyerang pribadi, bukan kebijakan,” ujar Putoyo saat dikonfirmasi.

Terkait tudingan bahwa dirinya melaporkan warga ke kepolisian, Putoyo secara tegas membantah. Ia menyatakan tidak pernah melaporkan warganya, melainkan hanya memfasilitasi mediasi di balai desa yang turut melibatkan pihak kepolisian setempat.

“Mosok yo mentolo to, Mas, ngelaporno wargane dewe (masa ya tega melaporkan warganya sendiri),” lanjutnya.

Putoyo juga menjelaskan bahwa jalan yang dipersoalkan dalam unggahan media sosial tersebut bukan merupakan jalan desa, melainkan jalan hutan. Oleh karena itu, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan maupun pembangunan pada ruas jalan tersebut.

“Itu jalan hutan, jadi kami tidak punya wewenang untuk memperbaiki,” tegasnya.

Meski demikian, Putoyo berharap masyarakat tetap aktif memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah desa. Ia mengimbau agar kritik disampaikan secara bijak dan tidak menyerang secara personal, sehingga komunikasi antara warga dan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

Artikel Kades Sumberagung Klarifikasi Isu Pelaporan Warga soal Kritik Jalan Rusak pertama kali tampil pada newsbojonegoro.