Laporan tersebut diajukan oleh Alfiah Binti Lantip (43), warga Dusun Tloko, Desa Bandungrejo, pada Jumat (13/2/2026). Ia melaporkan seorang perempuan berinisial A, warga Desa Bandungrejo, terkait unggahan Facebook yang dinilai telah menyudutkan suaminya yang menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peristiwa ini berawal dari situasi pasca meninggalnya Kepala Desa Bandungrejo pada Desember 2025, yang menyebabkan kekosongan jabatan. Kondisi tersebut memunculkan desakan dari sejumlah warga agar segera dilaksanakan PAW untuk menentukan kepala desa definitif.

Dalam laporan yang diterima kepolisian, pelapor menyebut rumahnya sempat didatangi puluhan warga pada beberapa kesempatan, di antaranya pada Januari dan Februari 2026. Kedatangan warga tersebut bertujuan menemui suami pelapor untuk mendesak percepatan pelaksanaan PAW. Namun, karena yang bersangkutan tidak berada di rumah, warga kemudian membubarkan diri.

Situasi kemudian berkembang ketika pada Jumat (13/2/2026), pelapor menemukan unggahan di Facebook dari akun yang diduga milik terlapor berinisial A. Unggahan tersebut memuat foto berisi sejumlah nama, termasuk suami pelapor, disertai narasi terkait pencarian Ketua dan anggota BPD Desa Bandungrejo.

Pelapor menilai unggahan tersebut telah tersebar luas di media sosial dan berdampak pada nama baik dirinya serta keluarga. Merasa dirugikan, pelapor akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polres Bojonegoro.

Dalam laporan tersebut, pelapor turut menyerahkan barang bukti berupa tangkapan layar postingan Facebook. Selain itu, dua orang saksi berinisial C.H. dan W juga dicantumkan dalam laporan karena mengetahui terkait unggahan tersebut.

Penasehat hukum pelapor menyampaikan, laporan yang diajukan saat ini masih terkait dugaan pencemaran nama baik. Namun demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum lanjutan terkait dugaan penggeledahan rumah kliennya oleh sekelompok massa.

“Untuk saat ini kami melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada laporan lanjutan terkait dugaan penggeledahan rumah klien kami yang dilakukan oleh sekelompok massa,” ujarnya.

Kasus ini menjadi bagian dari dinamika konflik sosial yang muncul seiring proses PAW Kepala Desa Bandungrejo. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah menerima laporan dan masih melakukan penanganan awal. Belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait perkembangan maupun status hukum terlapor.

Artikel Konflik PAW Kepala Desa Bandungrejo Bojonegoro Masuk Ranah Hukum, Warga Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

​Aksi ini diduga kuat dipicu oleh tuntutan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) yang hingga kini belum juga dibentuk oleh pihak BPD.

​Ketegangan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersengketa, namun juga merembet ke masyarakat umum. Kehadiran massa yang bergerombol hingga mendatangi rumah-rumah anggota BPD menimbulkan tekanan psikologis bagi warga sekitar.

​Seorang warga Bandungrejo yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bingung dan resah dengan aksi “grudukan” tersebut. Baginya, cara-cara seperti ini justru menjauhkan desa dari solusi.

​“Mboten semerep pak tujuane nopo, nek wong cilik ngeneki pingine tentrem. (Tidak tahu pak tujuannya apa, yang jelas kami rakyat kecil hanya ingin ketentraman),” ujarnya dengan nada khawatir. Kamis (13/2/2026)

​Ia menambahkan bahwa suasana desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh kewaspadaan.

“Kami takut, pak. Orang datang beramai-ramai begitu membuat suasana jadi tidak nyaman. Warga jadi was-was,” imbuhnya.

​Lebih lanjut, narasumber ini meragukan bahwa pergerakan massa tersebut murni inisiatif kolektif warga setempat. Ia mencium adanya keterlibatan pihak luar atau aktor tertentu yang sengaja memanaskan situasi.

​“Kulo kinten enten seng ngompori, soale ngeteniki mboten tabiat orang sini. (Saya rasa ada yang mengompori, karena perilaku seperti ini bukan karakter warga sini),” tegasnya.

​Menurutnya, masyarakat Bandungrejo selama ini memiliki tradisi musyawarah yang kuat. Pola tekanan massa yang dilakukan secara berkelompok dianggap sebagai metode yang asing dan tidak mencerminkan budaya setempat.

​Terkait ketidakhadiran BPD di lokasi saat massa berkumpul, warga tersebut justru menilai langkah itu sudah tepat untuk menghindari adanya intimidasi atau pengambilan keputusan di bawah tekanan.

​“Saya rasa benar jika BPD tidak datang saat itu. Karena kalau dipaksakan hadir di tengah massa, pasti mereka akan dipaksa menyepakati permintaan orang-orang itu tanpa pertimbangan matang,” tuturnya.

Sementara itu, narasumber lain mengatakan bahwa kedatangan massa tersebut bertujuan untuk menjemput Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta dengan pengawalan aparat keamanan.

Artikel Warga Resah Kedatangan Massa, Sebut Situasi Bandungrejo Diduga Dipicu Provokasi pertama kali tampil pada newsbojonegoro.