Menurut Sukur, masyarakat tidak perlu terpaku pada prosesi gotong keranda yang terekam dalam video. Ia menilai, dalam konteks budaya masyarakat pedesaan, menggotong jenazah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan.

“Gotong keranda itu sebenarnya bukan persoalan utama. Itu bagian dari budaya masyarakat yang memang sudah terbiasa,” ujar Sukur. Sabtu (7/2/2026).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan menjadi berbeda ketika jarak yang ditempuh mencapai hitungan kilometer. Kondisi tersebut, kata dia, perlu dicermati secara lebih mendalam.

“Kalau jaraknya dekat, 10 atau 20 meter, itu biasa. Tapi kalau sampai berkilo-kilo, nah ini yang harus kita cari benang merahnya, persoalan utamanya ada di mana,” tegasnya.

Dari informasi yang diterima Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur menyebut bahwa akar persoalan dalam peristiwa tersebut adalah kondisi jalan desa yang belum terselesaikan dengan baik.

Ia mendorong desa-desa yang merasa tidak mampu menangani perbaikan jalan porosnya secara mandiri agar tidak ragu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kalau desa merasa tidak mampu menyelesaikan jalan porosnya, tidak ada salahnya segera memberikan informasi atau menyerahkan penanganannya ke pemerintah daerah untuk dilakukan pembenahan,” jelasnya.

Menurutnya, keterbatasan sumber daya dan anggaran desa kerap menjadi kendala. Selain itu, terdapat pula persoalan status aset jalan, di mana sebagian ruas jalan merupakan jalan poros utama yang kewenangannya tidak sepenuhnya berada di desa.

Sukur juga menjelaskan bahwa peningkatan status jalan, baik dari jalan desa menjadi jalan kabupaten maupun jalan kecamatan, tidak bisa dilakukan setiap tahun. Proses tersebut harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal dan perencanaan anggaran daerah.

“Pemerintah daerah tentu ingin memberikan yang terbaik. Tapi peningkatan status jalan itu butuh waktu, tidak bisa setiap tahun, karena menyesuaikan dengan anggaran dan kemampuan fiskal kita,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi prioritas bersama antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.

Lebih lanjut, Sukur menyampaikan bahwa untuk jalan poros kecamatan dan kabupaten, jumlah ruas yang belum tertangani sebenarnya sudah relatif sedikit. Namun, untuk jalan poros desa, jumlahnya masih cukup banyak.

“Untuk jalan poros desa memang masih cukup banyak yang belum tertangani. Karena itu perlu duduk bersama, diskusi dengan seluruh instrumen pemerintahan agar bisa segera ditangani,” pungkasnya.

Ia pun mendorong masyarakat dan media untuk aktif berkoordinasi dengan dinas teknis terkait, seperti Dinas Bina Marga, agar data dan penanganan infrastruktur bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

Artikel Sukur Priyanto Soroti Persoalan Jalan Desa dalam Isu Viral Jenazah Ditandu pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Pantauan awak media di lokasi menunjukkan jalan di depan rumah warga sudah ambles dan terjun ke sungai. Satu rumah nyaris ikut runtuh, sementara satu rumah lainnya kini hanya berjarak sekitar dua meter dari bibir sungai. Akibat putusnya akses jalan, satu keluarga terpaksa keluar-masuk rumah melalui bagian belakang. Warga khawatir jika dalam satu hingga dua pekan ke depan tidak ada penanganan, longsor bisa terjadi sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan penghuni.

Kepala Desa Sarirejo, Arif Rahman Hakim, mengatakan pemerintah desa telah berulang kali mengajukan permohonan pembangunan pelindung tebing kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro, dengan tembusan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Sudah diajukan, tinggal menunggu izin dari BBWS. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak desa juga telah berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta camat setempat. Menurutnya, setiap tahun proposal penanganan abrasi selalu diajukan ke dinas terkait, namun hingga kini belum membuahkan hasil karena masih menunggu rekomendasi dari BBWS.

“Kami khawatir kalau tidak segera ditangani, kondisi ini bisa membahayakan warga Dusun Karangwaru, khususnya dua rumah yang berada paling dekat dengan sungai,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, mendorong BBWS dan instansi terkait agar segera turun tangan melakukan penanganan di lokasi rawan longsor tersebut.

“Itu kan tanahnya sudah bersertifikat SHM. Kalau warga tidak punya tempat lain tentu kasihan. Harus segera ada langkah konkret,” tandasnya.

Artikel Bantaran Bengawan Solo di Sarirejo Terancam Longsor, Dua Rumah Warga dalam Bahaya pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

“Kita sudah kontak Dinas PU Bina Marga. Sebentar lagi akan diperbaiki agar jalan tidak membahayakan,” ujar Anis dalam keterangannya.

Ia menambahkan, untuk penanganan jangka panjang, perbaikan permanen direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun mendatang.

“Untuk perbaikan permanen, insyaallah awal tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan jalan yang berada di RT 05 RW 03 Desa Malo, tepatnya di sebelah barat Polsek Malo, masih menjadi keluhan warga. Kerusakan tersebut hanya ditangani secara sementara dengan lapisan aspal tipis dan pelat besi.

Penanganan tersebut justru dinilai warga belum efektif. Setiap kali kendaraan bertonase besar melintas, terdengar suara benturan keras yang mengganggu kenyamanan warga sekitar, khususnya mereka yang memiliki rumah dan toko di dekat lokasi.

Warga juga menilai kondisi jalan tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua dan pengguna jalan pada malam hari. Mereka berharap perbaikan yang dijanjikan benar-benar direalisasikan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

Hingga saat ini, warga masih menunggu realisasi perbaikan lanjutan sesuai dengan penyampaian yang telah disampaikan oleh pihak DPRD, sembari berharap keselamatan pengguna jalan dapat menjadi perhatian utama.

Artikel DPRD Janjikan Perbaikan Jalan Ambrol di Malo, Warga Minta Penanganan Permanen pertama kali tampil pada newsbojonegoro.