Forum tersebut menjadi ruang klarifikasi sekaligus solusi atas dinamika yang muncul di fase awal operasional perusahaan, yang saat ini masih dalam tahap penataan manajemen dan sistem kerja.

Pimpinan DPRD Bojonegoro, Mitroatin, menegaskan bahwa audiensi ini tidak semata mencari kesalahan, melainkan memastikan keberlangsungan investasi tetap sejalan dengan perlindungan tenaga kerja.

“Prinsipnya harus seimbang. Investasi jalan, tenaga kerja juga terlindungi,” ujarnya.

Perwakilan PT Berkah Abadi Ice, Setiyo Ajie Wibawanto, menjelaskan bahwa pihaknya baru mulai mengelola perusahaan sejak 28 Januari 2026. Dalam masa transisi tersebut, perusahaan tengah fokus melakukan pembenahan internal, termasuk sistem kerja dan skema pengupahan.

“Kami sedang membangun sistem yang lebih tertata dan berkelanjutan. Penyesuaian memang diperlukan agar ke depan lebih baik,” jelasnya.

Ia menegaskan, perusahaan memiliki komitmen untuk memberikan upah layak bahkan di atas UMR Bojonegoro. Namun, implementasinya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi produksi yang masih berkembang.

Tak hanya itu, PT Berkah Abadi Ice juga menempatkan tenaga kerja lokal sebagai prioritas utama dalam proses rekrutmen, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar.

Dari sisi perizinan, perusahaan telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar dalam sistem OSS. Adapun sejumlah perizinan lanjutan masih dalam proses pemenuhan sesuai tahapan yang berlaku.

Sementara itu, terkait isu tanggung jawab karyawan terhadap mesin, pihak perusahaan meluruskan adanya perbedaan persepsi di lapangan.

Ajie, perwakilan perusahaan, menegaskan bahwa istilah “menanggung jawab” tidak dimaknai sebagai beban mengganti kerusakan.

“Karyawan kami dorong untuk memahami mesin. Kalau ada kerusakan ringan dan mereka sudah paham, bisa melakukan pembenahan kecil. Bukan mengganti atau memperbaiki kerusakan besar,” terangnya.

Kepala DPMPTSP Bojonegoro, Budianto, membenarkan hal tersebut dan memastikan pemerintah daerah siap memberikan pendampingan.

“Perizinan memang bertahap. Yang terpenting perusahaan sudah masuk dalam sistem, dan sisanya akan kami fasilitasi,” ujarnya.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro menilai kondisi tersebut sebagai dinamika yang lazim terjadi dalam masa awal operasional perusahaan. Disnaker menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara perusahaan dan pekerja guna mencegah kesalahpahaman.

Di sisi lain, DPRD memandang keberadaan industri seperti PT Berkah Abadi Ice tetap strategis dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.

Karena itu, DPRD mendorong penyelesaian setiap persoalan melalui dialog konstruktif, termasuk melalui mekanisme mediasi tripartit antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah.

Sebagai hasil audiensi, DPRD merekomendasikan agar perusahaan tetap melanjutkan operasional sembari mempercepat penyelesaian seluruh kewajiban perizinan.

Selain itu, pembinaan berkelanjutan juga dinilai penting agar perusahaan dapat tumbuh sehat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai dasar tindak lanjut ke depan.

Artikel DPRD Dorong Pembenahan PT Berkah Abadi Ice, Perusahaan Tegaskan Komitmen Taat Aturan dan Serap Tenaga Lokal pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, meminta seluruh Kepala Satuan Penyelenggara Pemenuhan Gizi (SPPG) segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Ramai terkait menu MBG kering di bulan Ramadhan, baik itu di medsos maupun pemberitaan. Kami mengharapkan kepada semua Kepala SPPG untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, baik itu terkait menu, gizi maupun kewajaran,” tegas Ahmad Supriyanto. Selasa (24/2/2026).

Ia menekankan bahwa evaluasi penting dilakukan agar program tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni memastikan asupan gizi yang layak bagi para penerima manfaat meskipun dalam suasana ibadah puasa.

Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan dapur memang menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas maupun standar gizi dalam pelaksanaan program.

“Kami sangat memahami bahwa saat ini semua harga komoditas mahal. Tetapi kualitas menu dan kandungan gizi tetap harus diperhatikan agar program ini tidak melenceng dari tujuannya,” imbuhnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi C DPRD Bojonegoro berencana mengundang pihak SPPG untuk duduk bersama dalam forum terbuka guna membahas persoalan tersebut dan mencari solusi konkret.

“Kami akan mengkonfirmasi ke pihak SPPG untuk kami ajak diskusi dengan cara mengundang mereka, agar ada perbaikan yang konkret,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) agar penyusunan menu MBG tetap mengacu pada kaidah serta standar gizi yang tepat selama Ramadhan.

“Termasuk kami akan mengkonfirmasi Ketua Persagi terkait pembuatan menu MBG, supaya penyusunan menu benar-benar sesuai kaidah gizi,” pungkasnya.

Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bojonegoro tetap berjalan optimal dan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi para siswa penerima manfaat.

Artikel Menu MBG Kering saat Ramadhan disorot, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Desak Evaluasi Total pertama kali tampil pada newsbojonegoro.