Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto memimpin langsung jalannya rapat yang dihadiri seluruh anggota komisi. Dalam forum tersebut, DPRD melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan pemutakhiran DTSEN yang menjadi dasar berbagai program pemerintah, terutama bantuan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat.

Menurut Komisi C, kualitas data menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran. Karena itu, DPRD menaruh perhatian khusus terhadap hasil verifikasi lapangan yang menemukan sejumlah ketidaksesuaian data masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto, S.STP, MM., dalam paparannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Ground Check merupakan tindak lanjut hasil evaluasi verifikasi dan validasi DTSEN periode Januari hingga April 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan data yang tercatat dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

“DTSEN diarahkan menjadi single source of truth atau sumber data utama berbasis NIK yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan pemerintah,” terang Kepala Dinas Sosial.

Ia menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan berdasarkan sejumlah kebijakan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan BPS Kabupaten Bojonegoro, termasuk pelaksanaan verifikasi lapangan yang berlangsung sejak Januari hingga April 2026.

Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa data anomali merupakan data yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, ketidaklogisan maupun perbedaan informasi antara data yang tersimpan dalam sistem dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Untuk memastikan keakuratan data, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Ground Check secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, mulai OPD, kecamatan, pemerintah desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan hingga petugas lapangan lainnya.

Melalui mekanisme tersebut, petugas melakukan pemeriksaan secara langsung berdasarkan nama dan alamat warga guna memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual.

Dinas Sosial menyebut kegiatan Ground Check dilaksanakan mulai 11 hingga 25 Mei 2026 dengan sasaran sebanyak 384.537 keluarga yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan kepala OPD sebagai koordinator kecamatan, camat, kepala desa, sekretaris desa, pemeriksa lapangan (PML), pencacah lapangan (PCL), tenaga kesehatan, tenaga pendidik serta berbagai unsur pendukung lainnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan validitas data DTSEN sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan maupun penyaluran program bantuan sosial.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Komisi C, Dinas Sosial memaparkan bahwa jumlah data awal DTSEN tercatat sebanyak 474.790 kepala keluarga. Setelah proses pemutakhiran, jumlah tersebut menjadi 454.281 kepala keluarga, dengan hasil akhir DTSEN sebanyak 414.281 kepala keluarga.

Dari hasil verifikasi lapangan, sebanyak 393.560 keluarga berhasil ditemukan, sementara 44.622 keluarga tercatat pindah atau tidak ditemukan. Selain itu terdapat 579 keluarga menolak survei, 7.184 keluarga tercatat meninggal dunia, 196 keluarga dinyatakan tidak memenuhi syarat, 40 keluarga berada dalam lembaga, serta 20.721 keluarga baru yang berhasil terdata.

Sementara itu, jumlah penduduk dalam DTSEN meningkat dari 1.189.752 jiwa menjadi 1.224.609 jiwa setelah proses pemutakhiran.

Data tersebut terdiri atas 1.153.307 jiwa tinggal bersama keluarga, 71.302 anggota keluarga baru, 10.913 jiwa pindah ke daerah lain, 1.923 jiwa pindah ke luar negeri, 11.143 jiwa meninggal dunia, serta 12.466 jiwa tidak ditemukan atau tidak dikenal.

Berdasarkan hasil pemutakhiran, jumlah penduduk dalam DTSEN Kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 1.224.609 jiwa, terdiri dari 612.676 laki-laki dan 611.933 perempuan.

Rapat kerja Komisi C DPRD Bojonegoro tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas data sosial ekonomi daerah, sehingga berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Artikel Komisi C DPRD Bojonegoro Soroti Anomali DTSEN, 384 Ribu Keluarga Jalani Ground Check pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Dalam pertemuan itu, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lainnya sangat bergantung pada keakuratan data. Pemerintah saat ini, kata dia, telah menetapkan satu data tunggal yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai instruksi Presiden.

“Kita mulai semuanya dari data yang benar. Kalau datanya benar, itu insya Allah berikutnya juga akan benar. Bansos, tepat sasaran, kemudian sekolah rakyat itu bermula dari data yang benar dulu. Dan data sekarang sesuai dengan instruksi Presiden yang mengelola adalah BPS. Tidak ada lagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Semua datanya tunggal yang dikelola oleh BPS. Namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Di mana data itu sudah memuat perengkingan dari desil 1 sampai desil 10 dalam rangka pensasaran program,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan, data dalam DTSEN akan selalu diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sekali agar tetap sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan sistem pemutakhiran tersebut, status penerima manfaat bantuan sosial dapat berubah mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.

“Jadi bisa jadi di triwulan pertama ada keluarga penerima manfaat itu mendapatkan bantuan. Tapi di triwulan kedua tidak dapat lagi. Karena ada pemutakhiran-pemutakhiran. Tidak seperti dulu, orang satu tahun itu dapat terus, sekarang belum betul. Bisa jadi akan berubah-ubah itu. Karena memang ada dinamika kan, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ada yang nikah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas,” lanjutnya.

Mensos juga menekankan pentingnya peran kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur, dalam memastikan data sosial ekonomi benar-benar akurat dan mutakhir. Sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi kunci utama dalam pengelolaan data nasional tersebut.

“Jadi untuk itulah Presiden mengajak kita semua, menginstruksikan kepada kita semua, agar kita betul-betul memiliki perhatian terhadap data. Nah dalam kerangka ini tentu peran strategis Bupati, Wali Kota, Gubernur sangat dibutuhkan. Kita ingin Kementerian Sosial dengan Kementerian lain dan juga Bupati, Wali Kota sampai ke tingkat desa bisa gandeng tangan, sinergi, berkolaborasi dalam rangka menghadirkan data yang sesuai dengan kenyataan,” tegasnya.

Selain pemerintah, Saifullah Yusuf juga mengajak masyarakat luas, termasuk insan pers, untuk berpartisipasi aktif dalam mengoreksi dan memperkuat data. Pemerintah, kata dia, membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran sebagai bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi.

“Yang kedua juga, kita mengundang masyarakat luas. Para wartawan juga kita ajak untuk mengkoreksi atau juga memperkuat data-data yang ada. Sesuai arahan Presiden, kita diminta untuk terbuka. Salah satu strategi dalam rangka menghadirkan data yang akurat itu adalah keterbukaan. Kita terima semua kritik, saran dari berbagai lapisan masyarakat,” jelasnya.

Untuk mendukung partisipasi publik, Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai saluran pengaduan dan pemutakhiran data, baik melalui aplikasi Cek Bansos, call center, WhatsApp center, maupun jalur formal melalui RT, RW, musyawarah kelurahan hingga desa, sebelum diverifikasi dan ditetapkan bersama BPS daerah.

“Setelah itu hasil pemutakhiran itu bisa dijadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan maupun subsidi pemerintah,” pungkas Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Setyo Wahono Bupati Bojonegoro dalam sambutannya mengatakan, bahwa Pemkab Bojonegoro di bawah kepemimpinannya telah menggunakan data DTSEN. Ia menerangkan, sebelumnya menggunakan Damisda. Bupati Wahono juga menerangkan, dirinya sedang menjalankan program Gayatri.

“Dengan Gayatri itu Insyaallah bisa mendapatkan penghasilan setiap hari itu 20-30 ribu harapannya yang separuh buat makan ayam yang separuh untuk disimpan,” terang Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati Wahono juga mengungkapkan adanya program penempelan stiker Keluarga Miskin. Menurutnya hal itu dilakukan untuk memvalidkan data.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan data sosial ekonomi yang akurat, transparan, dan tepat sasaran demi keberhasilan program perlindungan sosial nasional.

Artikel Mensos Saifullah Yusuf Tekankan Validitas DTSEN saat Kunjungan Kerja di Bojonegoro pertama kali tampil pada newsbojonegoro.