Kepala Desa Dayukidul, Siti Mutma’inah, S.Pd, menyampaikan bahwa pembangunan jalan tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan aspek teknis agar hasilnya dapat bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, dalam pekerjaan konstruksi beton terdapat tahapan perawatan atau curing yang harus dilalui. Proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan kekuatan dan daya tahan jalan setelah selesai dibangun.

“Dalam pekerjaan beton, ada masa perawatan yang memang harus dijalani. Itu bagian dari standar teknis agar hasilnya maksimal dan tidak mudah rusak,” ujarnya.

Selain itu, di lapangan juga telah dilakukan uji mutu beton melalui metode core drill. Proses ini dilakukan dengan mengambil sampel beton untuk diuji lebih lanjut guna memastikan kekuatan dan kualitas konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.

Tahapan pengujian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga pada pengendalian kualitas hasil akhir sebelum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Siti Mutma’inah mengungkapkan bahwa pembangunan jalan rigid beton ini merupakan harapan lama masyarakat Desa Dayukidul yang kini mulai terwujud.

“Jalan rigid seperti ini memang yang selama ini diinginkan dan diimpikan warga Dayukidul. Alhamdulillah sekarang sudah bisa terwujud,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas dukungan program pembangunan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Bojonegoro atas program bantuan keuangan desa yang telah disalurkan. Ini sangat membantu desa dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, pembangunan jalan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Warga mengaku keberadaan jalan yang sedang dibangun itu sudah mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas sehari-hari.

Mustain salah satu warga menyebutkan, kondisi jalan yang sebelumnya kurang layak kini jauh lebih baik dan nyaman untuk dilalui.

“Sekarang jalannya sudah bagus, sangat membantu kami. Apalagi untuk membawa hasil panen dan aktivitas sehari-hari,” ungkapnya.

Warga lainnya juga merasakan peningkatan aksesibilitas yang berdampak pada efisiensi waktu dan keamanan berkendara.

“Kalau dulu jalannya rusak, sering khawatir jatuh atau kendaraan cepat rusak. Sekarang lebih aman dan nyaman,” ujarnya.

Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur seperti ini dapat terus berlanjut di wilayah lain yang masih membutuhkan perbaikan. Mereka menilai, jalan yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah Desa Dayukidul memastikan proses pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kualitas serta ketentuan yang berlaku, sehingga hasilnya tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memiliki daya guna optimal bagi masyarakat.

Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan akses masyarakat semakin lancar dan mampu menunjang berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi secara berkelanjutan.

Artikel Pembangunan Jalan Desa Dayukidul Ditekankan pada Kualitas, Warga Rasakan Manfaat Nyata pertama kali tampil pada newsbojonegoro.

Sekretaris Desa Sidomukti, Abdul Azis, S.Pd., M.P.W.K., menegaskan bahwa Pemerintah Desa tidak pernah mengeluarkan izin terkait kegiatan core drill tersebut. Melalui sambungan aplikasi WhatsApp, ia menjelaskan bahwa pihak desa hanya menerima surat pemberitahuan, bukan permohonan izin resmi. Selasa (17/3/2026).

“Pemerintah desa tidak mengeluarkan izin apa pun terkait core drill oleh LSM, karena memang tidak ada permohonan izin. Yang diterima desa hanya surat pemberitahuan, itupun datangnya hari Jumat siang. Ini menjadi pertanyaan bagi kami, karena tidak pernah ada komunikasi maupun koordinasi, tiba-tiba ada surat pemberitahuan,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut merugikan pemerintah desa maupun masyarakat, mengingat jalan yang dilakukan pengeboran merupakan aset desa.

“Yang jelas kami merasa dirugikan, apalagi masyarakat. Jalan itu adalah aset desa, tetapi dilakukan pengeboran tanpa izin dari pemerintah desa,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan berencana menempuh jalur hukum.

“Masyarakat kita yang merasa jalannya sudah diperbaiki tapi dirusak, masyarat tersebut yang menempuh jalur hukum,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua LSM Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (PIPRB), Manan, menegaskan bahwa kegiatan pengeboran yang dilakukan pihaknya telah melalui prosedur yang dianggap sah.

Ia menjelaskan, pada 13 Maret pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah desa dan Dinas PU Bina Marga. Kemudian pada 14 Maret, kegiatan pengeboran dilakukan dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti berita acara, daftar hadir, serta dokumen lapangan lainnya.

“Di lapangan tidak ada satu pun pihak yang tidak kami beri pemberitahuan, baik dari PU Bina Marga maupun pemerintah desa, yang menyampaikan sanggahan. Artinya menurut kami prosedur sudah kami jalankan,” ujar Manan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian data awal di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas pekerjaan secara teknis dan hukum.

“Yang digunakan ini uang negara, jadi harus jelas dasar dan kualitasnya. Karena itu kami lakukan uji laboratorium,” tegasnya.

Manan juga menilai kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat yang dilindungi undang-undang, selama dilakukan sesuai prosedur dan melalui pemberitahuan.

Terkait rencana pelaporan terhadap dirinya, Manan menyatakan hal tersebut merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia juga menegaskan akan mengambil langkah hukum apabila tuduhan yang dilayangkan tidak terbukti.

“Silakan saja melapor, itu hak semua orang. Tapi kami juga punya hak hukum. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa kami melanggar, kami akan laporkan balik,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah unsur masyarakat seperti RT, RW, LPMD, serta pihak terkait lainnya. Meski ada pihak dari tim laboratorium yang tidak menandatangani berita acara, terdapat warga yang bersedia menjadi saksi.

Lebih lanjut, Manan mempertanyakan dasar hukum jika dirinya dianggap melanggar, khususnya terkait pelaksanaan uji laboratorium mandiri.

“Undang-undang mana yang mengatur harus izin untuk tes laboratorium mandiri? Setahu kami tidak ada. Kalau mau menjerat kami, harus jelas dasar hukumnya, jangan dipaksakan ke KUHP,” tegasnya.

Ia juga membantah tuduhan perusakan fasilitas umum. Menurutnya, pengambilan sampel dilakukan sesuai standar dan tidak merusak jalan.

“Yang dirusak apa? Pengambilan sampel juga menggunakan alat sesuai standar. Jadi menurut kami tuduhan itu tidak tepat sasaran,” pungkasnya.

Terpisah, sekretaris Dinas Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, Biyanto, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap proyek pemerintah terbuka bagi masyarakat, termasuk LSM dan media, namun tetap harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.

Menurutnya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan, langkah yang tepat adalah menyampaikan laporan kepada instansi berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara resmi.

“Pengawasan merupakan hak semua pihak, namun pelaksanaannya harus sesuai prosedur yang ada,” ujarnya, Selasa.

Senada dengan itu, pihak Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa kegiatan pengujian konstruksi seperti core drill perlu melalui proses administrasi dan perizinan yang jelas.

Artikel Polemik Core Drill Jalan Desa Sidomukti Memanas, Warga Disebut Siap Tempuh Jalur Hukum pertama kali tampil pada newsbojonegoro.