News Bojonegoro – Sejumlah warga Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kembali menghadang pergerakan alat berat milik Pertamina EP Sukowati Field pada Sabtu (27/9/2025). Aksi itu dipicu ketidakjelasan tanggapan perusahaan atas berbagai aspirasi masyarakat sekitar lapangan minyak.
Ketua Forum Masyarakat Desa Ngampel, Mujiono, menuturkan penghadangan dilakukan lantaran warga menilai kegiatan pengeboran (drilling) di Tapak Sumur B akan berjalan tanpa adanya kesepakatan jelas dengan masyarakat.
“Warga menuntut adanya sosialisasi, tali asih, kesempatan kerja untuk tenaga lokal, serta pelatihan PKDB sebelum kegiatan drilling berlangsung,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Menurut Mujiono, pelatihan Pengendalian Keadaan Darurat dan Bencana (PKDB) sangat mendesak dilakukan. Pasalnya, banyak penduduk baru bermukim di kawasan perumahan sekitar lapangan migas. Tanpa bekal pengetahuan, masyarakat bisa salah bertindak bila terjadi kebocoran gas, semburan liar (blowout), atau insiden darurat lain.
“Kalau tidak ada pelatihan, warga justru bisa bahaya. Bukannya evakuasi, malah sibuk merekam video atau memfoto. Padahal bisa ada gas beracun,” tegasnya.
Selain itu, warga juga meminta pemasangan windsock atau penunjuk arah angin di sekitar lokasi, lengkap dengan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul aman. Mereka juga mendesak dilakukan uji kualitas air sumur warga, mengingat operasi migas sudah berlangsung puluhan tahun dan berpotensi menimbulkan pencemaran zat kimia.
“Air sumur yang dipakai untuk mandi, masak, dan minum harus dipastikan aman. Itu kebutuhan dasar warga,” tambah Mujiono.
Soal tali asih dan bantuan lainnya, ia menyebut perlu dirundingkan ulang bersama warga, pemerintah desa, dan pihak Pertamina di forum resmi di balai desa.
Mujiono menjelaskan, sebelumnya memang ada beberapa pertemuan. Namun, menurutnya belum ada kepastian jawaban dari Pertamina. Bahkan saat Pemdes Ngampel menggelar sarapan bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan warga, acara itu seolah diposisikan sebagai musyawarah dengan keputusan sudah ada kesepakatan, padahal pihak Pertamina tidak hadir.
“Inilah yang membuat warga curiga dan akhirnya menghadang alat berat. Kami tidak tahu apa benar sudah ada izin dari kepala desa kepada Pertamina,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Ngampel, Purwanto, ketika dikonfirmasi awak media ia menyarankan untuk langsung menanyakan hal tersebut kepada pihak perusahaan.
